SuaraSurakarta.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar menemukan adanya potensi kerugiaan negara dalam kasus dugaan korupsi BUMDes Berjo.
Kasi Pidsus Kejari Karanganyar Tubagus Gilang Hidayatullah menjelaskan, ada temuan uang Rp795 juta untuk bantuan hukum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
"Kita segera segera mendalami penggunaan uang tersebut. Potensi kerugian negara sebesar Rp795 juta. Penggunaan uang itu tidak sesuai dengan peruntukannya dan kepentingan masyarakat,” kata Gilang, Rabu (18/5/2022).
Dikatakannya, dalam ekspos perkara nanti akan dipertajam unsur perbuatan melawan hukum dan nilai kerugian negara.
Jika nyata ditemukan kerugian negara, juga ada perbuatan melawan hukum, maka tidak menutup kemungkinan kasusnya ditingkatkan ke penyidikan.
"Jika masih belum yakin dengan alat bukti yang ada, bisa dilakukan perpanjangan penyelidikan. Atau jika tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, ya penyelidikan dihentikan. Keputusannya nanti setelah ekspos perkara," jelasnya.
Menurut Kasi Pidsus, sampai saat ini pihaknya telah meminta keterangan 15 orang saksi termasuk BPK dan inspektorat.
“Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Pemeriksaan terhadap 15 orang saksi, untuk sementara sudah cukup. Selanjutnya kita akan melakukan ekspos kasus untuk merumuskan perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pengusutan kasus ini bermula dari laporan masyarakat Desa Berjo pada awal bulan Januari 2022 lalu kepada Kejari Karanganyar.
Dalam laporannya, warga menduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang serta dugaan korupsi di BUMDes pada 2020.
Dalam laporannya, ada dugaan penyelewengan penggunaan anggaran Rp2,6 miliar yang dikelola BUMDes tersebut. Serta penggunaan dana Rp795 juta yang digunakan untuk proses penyelesaian hukum.
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Fitur Group Order, Pengguna Bisa Hemat Biaya GoCar dan GoFood hingga 70 Persen
-
Tiga Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Kata Jokowi
-
Viral Lahan Trotoar di Solo Ditawarkan Lewat Medsos, 8 Bulan Rp 2,5 Juta
-
Dapat Arahan Jokowi, Relawan Bara JP Tetap Dukung Presiden Prabowo dan Wapres Terpilih
-
5 Kesalahan Saat Merencanakan Penerbangan yang Bikin Biaya Membengkak