Polisi Lakukan Tindakan Represif Kepada Warga Desa Wadas, Walhi Jogja: Demokrasi dan Hukum di Indonesia Bermasalah

SuaraSurakarta.id - Proses pengukuran tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) di desa wadas yang akan menjadi lokasi tambang batu andesit berbuntut panjang. 

Polisi disebut-sebut melakukan tindakan represif dan menangkap puluhan warga di Desa Wadas. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta,  Adi menyoroti peristiwa itu. Ia menyebut warga yang mempertahankan tanah kelahiranya kini tak merasan aman di rumahnya sendiri. 

"Presiden Jokowi sebagai pemerkasa, Gubernur Ganjar, Kapolda Jateng, warga masih trauma. Warga tak merasa aman dirumahnya sendiri," ujarnya dalam konfrensi pers secara virtual Rabu (9/2/2022). 

Baca Juga: Pernah Lakukan Mediasi dengan Warga Wadas Namun Ditolak, Komnas HAM akan Upayakan Mediasi Lagi

Ia pun menyebut tindakan Polisi patut dipertanyakan, dan pemerintah harus hadir melindungi warganya. 

"Polisi patut dipertanyakan, mereka memihak siapa? Apalagi melakukan tindakan represif dan menahan warga. Harapan kami hal ini menjadi perhatian masyarakat dunia, demokrasi dan hukum di Indonesia bermasalah," ucapnya.

"Update pagi ini, polisi masih dilokasi, melakukan sweeping dan merampas handphone," imbuhnya.

Polisi klaim tak ada kericuhan

Wakapolda Polda Jateng Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji menegaskan tidak ada kericuhan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, dalam proses pengukuran tanah untuk pembangunan bendungan Wadas.

Baca Juga: Soal Peristiwa Desa Wadas, Hinca Demokrat: Ganjar Harus Bertanggung Jawab

"Sejak pagi tadi saya berada di lokasi tidak ada kericuhan sekecil apapun," tegas Abi, Selasa (8/2/2022).

Abi tak menampik adanya warga yang diamankan ke Mapolsek Bener. Meski demikian, langkah itu dilakukan setelah ditemukan membawa senjata tajam.

"Diamankan untuk digali keterangan kenapa datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam. Ada sekitar 20 orang," paparnya.

Abi menegaskan, kehadiran aparat kepolisian di Desa Wadas untuk memberikan pendampingan BBWS, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan pertanian yang melakukan pengukuran lagan sekaligus inventarisasi tanaman dan pohon di lahan tersebut.

"Prinsip-prinsip karena ini proyek strategis nasional, tugas kita untuk menyesuaikan kegiatan ini," kata dia.

Untuk itu, Abi berharap masyarakat bisa terbuka dan yakin pemerintah tidak akan menggelar kegiatan yang bertujuan menyengsarakan rakyat.

"Apalagi sebagian besar warga mendukung untuk kegiatan pembangunan bendungan dan apabila terwujud akan memberikan manfaat ke masyarakat. Ini yang harus disamakan mainset kita," pungkas dia.