- Ratusan warga dan pemulung TPA Putri Cempo Solo berunjuk rasa di Balai Kota pada Selasa, 1 September 2026.
- Aksi tersebut dilakukan karena kebijakan pemilahan sampah menyebabkan penurunan pendapatan ekonomi drastis bagi ratusan pemulung.
- Kepala DLH Solo menyatakan Pemkot menyiapkan solusi pelatihan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja bagi para pemulung.
"Tahun 2024 kita sudah diskusi sama PT. Tapi semua itu nggak ada yang dilaksanakan," sambung dia.
Sementara itu Kepala DLH Solo, Herwin Tri Nugroho mengatakan telah menerima aspirasi warga yang mengerucut pada tiga poin yakni ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.
"Pemkot tentu menghormati tuntutan ini. Kami juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Gubernur soal aspirasi warga di TPA Putri Cempo dan kami telah menyampaikan data-data serta tindak lanjut yang dilakukan," paparnya.
Herwin menyebut salah satu poin krusial itu soal penurunan jumlah sampah bernilai ekonomi yang masuk ke TPA. Ini dampak dari gerakan 'Gaspoll' (Gerakan Warga Solo Pilah Olah Sampah) yang bertujuan mengurangi beban TPA yang kini sudah berstatus overload atau over-capacity.
Baca Juga:Pendapatan Turun hingga 60 Persen Gara-gara Bajaj, Puluhan Driver Ojol Demo di Balai Kota Solo
Tapi kebijakan ini justru dikeluhkan oleh para pemulung yang menganggap pendapatannya menurun. Namun Pemkot sedang menyiapkan solusi melalui Dinas Tenaga Kerja.
"Data pemulung ber-KTP Solo sudah kami kirim ke Disnaker untuk dianalisis melalui Rumah Siap Kerja Bersama. Bagi yang usia produktif diberikan pelatihan agar bisa bekerja di sektor lain, salah satu itu memberdayakan mereka di TPST yang akan dibangun 2025," tandas dia.
Kontributor : Ari Welianto
