- PN Jakarta Selatan memvonis Laras Faizati percobaan enam bulan, memicu kritik sebagai ancaman serius bagi kebebasan berekspresi.
- Laras, mantan Communication Officer AIPA, didakwa UU ITE dan KUHP karena unggahan Instagram yang mengkritik kepolisian.
- Kasus ini menyoroti pola kriminalisasi suara kritis perempuan di media sosial yang kini menghadapi represi negara.
SuaraSurakarta.id - Kasus Laras Faizati, seorang perempuan muda yang divonis hukuman masa percobaan enam bulan karena unggahan di media sosialnya, telah menjadi sorotan tajam di Indonesia.
Putusan ini, meskipun tidak mengharuskan Laras menjalani hukuman penjara, dinilai para aktivis sebagai ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi, terutama bagi perempuan.
Berikut adalah fakta-fakta kunci dari kasus Laras Faizati yang menyoroti bagaimana suara perempuan kini berada di ujung tanduk:
1. Vonis Bersalah yang Mengkhawatirkan Kebebasan Berekspresi
Baca Juga:Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
Majelis hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman masa percobaan enam bulan kepada Laras Faizati, dengan syarat tidak melakukan tindak pidana selama satu tahun.
Meskipun Laras dibebaskan, "walaupun divonis bersalah dan seharusnya opini, kritik, dan ungkapan kemarahan suatu situasi politik yang sangat memilukan itu tidak dipidana," kata Laras usai putusan.
Vonis ini dianggap sebagai preseden buruk yang dapat membungkam suara-suara kritis, khususnya dari perempuan dan pemuda.
2. Laras Faizati: Dari Pegawai Internasional Menjadi Terdakwa
Sebelum kasus ini mencuat, Laras Faizati adalah seorang Communication Officer di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan aktif magang di berbagai lembaga internasional.
Baca Juga:Catat! Jadwal Misa Natal 2025 Gereja Katolik dan Protestan di Solo
Ia adalah tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal. Unggahan story di Instagramnya yang mengkritik kepolisian dan menyerukan pembakaran Mabes Polri, meskipun hanya dilihat puluhan orang, membuatnya ditangkap dan didakwa dengan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (2) UU ITE, Pasal 160 KUHP, dan Pasal 161 ayat (1) KUHPidana.
3. Kriminalisasi Unggahan Media Sosial dan Pola Baru Penangkapan Perempuan
Kasus Laras menunjukkan pola baru dalam penangkapan tahanan politik, di mana perempuan yang menyuarakan keresahan melalui media sosial dianggap berbahaya.
Aktivis perempuan, Kalis Mardiasih, menjelaskan bahwa sebagian besar tahanan politik perempuan, termasuk Laras, tidak berada di lokasi demo melainkan hanya mengunggah di media sosial.
"Perempuan saat menulis bisa punya unsur emosi yang kuat sehingga lebih bisa membuat orang terharu, lebih bisa membuat orang bersolidaritas," kata Kalis, menunjukkan ketakutan terhadap kekuatan suara perempuan di ranah digital.
4. Tuntutan yang Lebih Berat dari Pelaku Kekerasan Polisi
Jaksa menuntut Laras dengan pidana penjara satu tahun, yang menurut Laras tidak adil.
"Saya malah harus dituntut dan harus mendekam di penjara jauh lebih lama daripada oknum-oknum yang melindas dan membunuh. Saya tidak membunuh, saya tidak melakukan kejahatan," ujarnya.
Perbandingan ini mengacu pada kasus pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis polisi, di mana tujuh polisi yang terlibat hanya menerima sanksi etik, bahkan pengemudinya hanya demosi 7 tahun.
5. Beban Ganda Perempuan yang Bersuara Kritis
Putusan bersalah bagi Laras menjadi alarm bagi perempuan yang bersuara kritis. Mereka tidak hanya menghadapi represi negara, tetapi juga berhadapan dengan budaya patriarki yang kerap menempatkan suara kritis perempuan sebagai provokatif.
Laras sendiri menceritakan bagaimana sesama tahanan perempuan, terutama para ibu, berpesan agar ia tidak mengulangi kritikan di media sosial, bahkan meminta anak-anak mereka agar tidak mengkritik negara demi menghindari penjara.
6. Kondisi Miris di Tahanan dan Perlakuan Aparat
Selama di tahanan, Laras merasakan kondisi yang tidak manusiawi. Ia berada di ruangan sempit berisi 15 orang tahanan perempuan di atas matras keras, sulit mengakses kesehatan, dan pernah diberi obat basi.
"Ketika saya sakit, saya dikasih obat yang sudah basi, dan akses untuk mendapatkan pertolongan kesehatan dan obat begitu sulit," ungkap Laras.
Ia juga sering dibentak dan diledek oleh penyidik tanpa empati, bahkan saat mendengar kabar ibunya sakit.
7. Dukungan Masyarakat Sipil dan Amicus Curiae
Berbagai dukungan untuk Laras datang dari masyarakat sipil, termasuk Komnas Perempuan, SAFEnet, LBH APIK Jakarta, dan LBH Jakarta.
Mereka menyerahkan amicus curiae (sahabat peradilan) kepada majelis hakim, meminta pembebasan Laras dan menegaskan bahwa kritik adalah ekspresi sah yang dilindungi.
"Kemarahan warga adalah ekspresi yang sah: Bebaskan Laras! Karena Laras adalah kita," tulis LBH Jakarta.
8. Ancaman Terhadap Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi
Kasus Laras, bersama dengan 652 tahanan politik lainnya pasca aksi Agustus-September 2025, menunjukkan upaya pembungkaman yang sistematis.
Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, menegaskan bahwa ekspresi kemarahan adalah bagian dari hak asasi manusia dan harus dilihat sebagai kritik yang sah.
"Mengkategorikan kritik sah sebagai hasutan adalah preseden berbahaya yang mengaburkan batas antara kejahatan dan koreksi atas kesewenang-wenangan aparat," katanya.
