- Pemkot Solo belum mencairkan dana hibah Keraton Kasunanan Surakarta untuk tahun 2026 sebab masih ada dualisme kepemimpinan.
- Wali Kota Solo Respati Ardi menyatakan penyaluran dana hibah akan dinilai secara objektif tanpa batas waktu penyelesaian.
- Pemkot Solo berkomitmen melanjutkan revitalisasi keraton, fokus pada kesejahteraan abdi dalem dan hunian.
SuaraSurakarta.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo masih belum akan mencairkan dana hibah untuk Keraton Kasunanan Surakarta di tahun 2026.
Pasalnya hingga saat ini masih ada dualisme kepemimpinan atau raja di Keraton Kasunanan Surakarta.
"Kalau itu (dana hibah) ada di kebijakan dan kewenangan kami. Tentunya kami akan secara objektif menilai nantinya," terang Wali Kota Solo Respati Ardi saat ditemui, Rabu (7/1/2026).
Respati mengatakan sedang mencari landasan-landasan hukumnya untuk menjalankan dan menyerahkan itu.
Baca Juga:Drama Keraton Solo! Tak ada Undangan untuk PB XIV Purboyo, GKR Timoer: Benar-benar Tidak Diundang
Tidak ada deadline masalah itu harus selesai, karena itu merupakan uang rakyat.
"Tidak ada (deadline), itu kan uang rakyat. Ya tentunya ada mekanismenya dalam rangka penyalurannya," ungkapnya.
Respati menjelaskan sampai saat ini memang belum ada penyerahan untuk dana hibah bagi keraton.
"Belum, belum ada penyerahan sampai sekarang. Ditutup kemarin tahun 2025, nanti kita lihat," ujar dia.
Menurutnya soal adanya dualisme kepemimpinan di keraton itu merupakan ranah. Pemkot tidak akan ikut campur terkait masalah itu.
Baca Juga:Perpecahan Keraton Surakarta: Peresmian Panggung Sangga Buwana Tanpa Kehadiran Sentana Penting
"Ya itu tetap kita serahkan itu ranah keluarganya tentunya," katanya.
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan revitalisasi keraton. Apalagi ini setelah bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon awal pekan kemarin.
"Usulan saya itu terkait kesejahteraan abdi dalem dan hunian-hunian yang ada di sana. Selain panggung sangga buwana dan museum, saya mengusulkan adanya keperpihakan kepada abdi dalem," jelas dia.
Respati menyebut usulan itu akan didiskusikan lebih lanjut di Kementerian Kebudayaan. Jadi akan ada intervensi dari pemerintah pusat untuk revitalisasi yang di dalam, hunian-hunian para abdi dalem.
"Itu ada potensi bagus seperti Desa Penglipuran dan kayak yang di Jogja. Saya harapannya itu bisa menarik wisata, dengan kita revitalisasi rumah-rumah abdi dalem bisa menarik wisata lebih banyak," tandasnya.
Kontributor : Ari Welianto
