SuaraSurakarta.id - Sebanyak 250 peserta dari beragam latar belakang – mulai dari petani, penggiling padi, pelaku usaha, sektor swasta, startup, akademisi, pemerintah, hingga konsumen hadir dalam Forum on Indonesia Sustainable Rice (FISR) 2025 di Kota Solo, Selasa (28/7/2025).
FISR mendorong adanya kolaborasi dalam mewujudkan sistem perberasan yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi karbon di Indonesia.
Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional (BPN) Andriko Noto Susanto mengatakan Indonesia saat ini mengkonsumsi beras 92 kilo per kapita pertahun.
"Jadi setiap orang makan hampir 1 kuintal beras setiap tahun," terangnya, Selasa (28/7/2024).
Baca Juga:Waduh! Sidak di Pasar Gede Solo, Komisi IV DPR Temukan Beras SPHP Hilang di Pasaran
Andriko menjelaskan bahwa beras menjadi makanan pokok penduduk Indonesia. Selain beras penduduk Indonesia juga mengkonsumi terigu dan itu cukup besar juga.
"Kita itu memakan terigu hampir 14 kilo perkapita pertahun," kata dia.
Menurutnya karena beras menjadi sumber makanan pokok Indonesia maka adanya FISR ini sangat baik. Maka tidak hanya memproduksi beras dengan produktivitas tinggi dan beras tapi juga beras ini harus diproduksi dengan menerapkan kaidah-kaidah sistem pertanian yang baik dan rendah emisi karbon," paparnya.
Andriko mengatakan bahwa FISR ini sebagai ruang strategis untuk memperkuat komitmen bersama atas sistem perberasan yang lebih berkelanjutan.
Beras merupakan pondasi sistem ketahanan pangan nasional, namun saat ini kondisinya adalah sektor pertanian padi berkontribusi pada 43 persen dari total emisi sektor pertanian.
Baca Juga:Bulog Mulai Salurkan Bantuan Pangan Tahap III untuk 564.080 Keluarga di Solo Raya
"Pasa forum ini salah satu tujuannya adalah bagaimana memproduksi beras yang non karbon tidak hanya di hulu tapi juga sampai pengolahan pasca panennya. Kita menyambut baik dan mengapresiasi ini," ungkap dia.
Pada kesempatan ini, Andriko menyampaikan bahwa Indonesia saat ini kebanyakan lahan sawahnya dikelola petani-petani kecil. Yang punya lahan 0,5 sampai 0,8, bahkan ada yang sampai 0,24 per petani.
"Jadi sangat kecil. Artinya para petani ini harus dibela oleh pemerintah, produksinya harus dibeli dengan harga baik. Selain itu juga diajari bagaimana melakukan pengelolaan lahan yang baik," ujarnya.
Lalu untuk harga gabah, lanjut dia, dijamin Rp 6.500 perkilo. Itu tujuannya agar petani mendapatkan penghasilan yang baik.
"Karena di Indonesia hari ini jumlah lapangan pekerjaan yang paling besar di sektor pertanian tapi kantong-kantong kemiskinan juga ada di pedesaan yang mata pencahariannya petani," sambung dia.
Head of Cooperation, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam
Thibaut Portevin mengatakan forum ini menjadi momentum penting dalam mengonsolidasikan upaya lintas sektor menuju transformasi sistem pangan yang inklusif, resilien, dan rendah emisi.
