SuaraSurakarta.id - Wali Kota Solo Respati Ardi langsung merespon cepat terkait keluhan wali murid soal adanya iuran pelepasan atau perpisahan yang dinilai memberatkan.
Respati langsung meminta pihak sekolah untuk mengembalikan uang iuran pelepasan kepada wali murid bagi yang sudah membayar.
Hal ini disampaikan Respati saat sidak ke SMPN 7 Solo terkait masalah iuran uang pelepasan sekolah, Selasa (6/5/2025).
"Saya setiap minggu sekali itu buka lapor Mas Wali, itu saya pelajari semuanya. Dalam minggu ini yang top nomor satu itu tentang keberatan orang tua atas ada acara wisuda, itulah sebabnya saya sidak di sini," terangnya saat ditemui, Selasa (6/5/2025).
Baca Juga:Sering Bertemu Langsung, Ini Kenangan Eks Wali Kota Solo untuk Paus Fransiskus
Dalam sidaknya, Respati langsung bertemu kepala sekolah, guru dan para murid. Di hadapan para guru, Respati menyampaikan keluhan orang tua baik di ULAS maupun Mas Wali terkait iuran uang pelepasan.
"Jadi saya komunikasikan dengan para guru dan kepala sekolah di sini untuk menjembatani dengan wali murid. Apabila memang ingin dilaksanakan itu bisa membuka jalur sponsor atau apapun melibatkan swasta," ungkap dia.
Respati minta para kepala sekolah untuk kreatif dan tidak boleh ada iuran yang mewajibkan. Acaranya pun digelar secara sederhana saja, tidak usah bagus-bagus.
"Harapan saya kepala sekolah kreatif untuk tetap memfasilitasi, sederhana wae ora usah apik-apik. Tidak boleh ada iuran yang mewajibkan ke masing-masing dengan jumlah murid," katanya.
Bagi orang tua yang sudah terlanjur membayar, harus dikembalikan secepatnya. Respati siap membantu dan mencarikan solusi, itupun kalau kepala sekolah kreatif.
Baca Juga:Keraton Solo Tegaskan Pasar Malam di Alkid Sudah Berizin, Ini Respon Respati Ardi
"Dibaleke sik duet e ke orang tua murid. Aku gelem ngewangi angger kepala sekolahe kreatif. Kita siap menjembatani anak-anak dengan acara wisuda tapi bisa menggandeng pihak lain," sambung dia.
Respati menegaskan tidak boleh tradisi wajib seperti yang sebelum-sebelumnya terlaksana. Harus ada kesepakatan semuanya khususnya orang tua murid.
"Tidak boleh ada tradisi wajib tidak boleh, itu hanya disepakati semuanya. Nanti akan kita kaji regulasi khusus wisudan dan karya wisata," jelasnya.
Respati mengaku dalam peraturan menteri pendidikan itu soal wisuda dibebaskan dan tidak ada larangan.
Tapi di sini demi keseragaman, menghindarkan dari kesenjangan sosial baiknya itu tidak ada iuran wajib.
"Kalau di peraturan menteri pendidikan itu membebaskan semua jadi tidak ada larangan iya atau tidak. Acara perpisahan di sekolah boleh, asal tidak ada iuran wajib," ujar dia.
Berdasarkan informasi aduan masuk warga melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS). Panitia acara yang merupakan wali murid mengirim surat kebutuhan dana Rp72.220.000. Setiap siswa dimintai iuran Rp280.000 melalui wali kelas IX.
Sementara itu Kepala SMPN 7 Solo, Herni Budiati mengatakan menyambut positif arahan dan tanggapan dari Wali Kota Solo Respati Ardi tadi.
"Tidak larangan atau melarang dihentikan dan sebagainya tidak. Tapi caranya yang harus kita ubah supaya lebih humanis lagi, tadi kalau saya garis bawahi jangan tiba-tiba anggaran sekian dibagi sejumlah anak tapi intinya subsidi silang," jelasnya.
Soal arahan untuk mengembalikan iuran uang perpisahan akan dikembalikan segera. Dari jumlah 257 siswa yang sudah bayar itu baru sekitar 73 siswa.
"Akan kita kembalikan, tiap siswa membayar Rp 280 ribu. Rencana kita akan bertemu dengan tim termasuk pihak yang melaporkan ke ULAS," tutur dia.
Herni menyambut baik arahan dari wali kota agar kepala sekolah bisa kreatif mencari dana lewat sponsor.
"Saya menunggu diajari seperti itu juga dari Mas Wali," pungkasnya.
Kontributor : Ari Welianto
