"Saya cukup prihatin dengan terjadinya kericuhan di berbagai daerah atas adanya aksi demonstrasi menolak RUU TNI tersebut. Padahal kalau dikaji lebih dalam dan ditarik kronologi pengesahan RUU TNI ini tidak melulu negatif seperti ketakutan banyak pihak dengan munculnya kembali Dwifungsi ABRI," ungkap Budi, Sabtu (22/3/2025).
Budi menjelaskan bahwa jika menilik kronologi pengesahan RUU TNI sudah ada sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden RI.
"Kalau ditarik ke belakang, RUU TNI ini sudah diusulkan sejak masa bapak Jokowi. Jadi terus bukan karena background Presiden RI sekarang Bapak Prabowo Subianto adalah dari militer terus RUU TNI melenggang begitu saja," lanjut Budi.
Sementara itu Budi juga menjelaskan, jika dipahami lebih jauh isi dari RUU TNI ini berbeda dengan dwifungsi ABRI yang menjadi sentimen sensitif di masyarakat.
Baca Juga:Dua Jam Bertemu, Terungkap Isi Pembicaraan Jokowi dengan Hashim Djojohadikusumo
"Ada sejumlah poin krusial memang di RUU TNI ini, tapi sebenarnya poin-poin itu juga penambahan dari UU Nomor 34 Tahun 2004. Jadi memang sebenarnya UU TNI ini sudah ada sejak zaman Presiden SBY juga," imbuhnya.
"Pun penambahan tugas TNI seperti dalam RUU tersebut juga masih seputar kemiliteran, bukan jabatan sipil seperti yang dibesar-besarkan," kata dia.
Budi mencontohkan seperti yang tertera dalam pasa 7 misalnya, penambahan tugas TNI di luar operasi militer itu hanya untuk membantu menanggulangi ancaman siber dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
Selain itu juga, terkait penempatan tugas anggota TNI yang tertera di Pasal 47 misalnya menurut Budi masih logis karena masih berhubungan dengan bidang kemiliteran.
"Untuk pasal 47 itu semula kan memang TNI boleh ditempatkan di 10 kementerian seperti di UU nomor 34 tahun 2004. Dan di RUU TNI sekarang ditambahi menjadi 16 kementerian, semuanya itu pun masih berhubungan dengan kemiliteran seperti Kementerian Kelautan, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejagung, dan BNPP," urainya.
Baca Juga:Hashim Djojohadikusumo Mendadak Temui Jokowi di Solo, Ada Apa?
"Jadi kalau paham apa isi dari RUU TNI, saya kira ini jauh dari tudingan kepada Pemerintahan bapak Prabowo dan Mas Gibran yang ingin membangkitkan dwifungsi ABRI," tambah dia.
