Menurutnya patut yang disayangkan adalah RUU Penyiaran ini disusun sangat buru-buru. Padahal Pemilu 2024 baru saja selesai dan sudah ada anggota terpilih tapi ini disusun buru-buru.
"Bahkan disusun kebut semalam dan kami khawatir ini akan ada aksi serupa yang dilakukan oleh legislator kita. Tiba-tiba RUU sudah menjadi UU di depan mata," katanya.
Dalam aksi ini paling tidak ada pasal-pasal problematik yang ada di RUU Penyiaran bisa dihilangkan atau ditunda.
"Kan sudah ada anggota DPR yang baru, ngapain buru-buru untuk mengebut pasal-pasal yang tidak perlu," sambung dia.
Baca Juga:Demi Pers Tetap Sehat, Pekerja Media di Solo Diminta Bekerja Membawa Marwah Undang-undang
Ini bukan hanya aksi sebatas aksi tapi akan ada lanjutan, bahkan tidak hanya langsung di lapangan tapi juga di media sosial (medsos).
"Kita akan gencar aksi di medsos, paling tidak nanti ada rapat paripurna dan suara kita didengar," imbuhnya
Sementara itu perwakilan PWI Surakarta, Ronald Seger Prabowo mengatakan bahwa aksi ini adalah bentuk keprihatinan insan pers. Bagaimana RUU Penyiaran ini ada niatan membelenggu kebebasan pers.
"Artinya beberapa pasal di dalamnya cukup mengkhawatirkan bagi kebebasan pers. Salah satunya yang kita soroti adalah masuknya KPI dalam hal sengketa pers yang selama ini ditangani oleh Dewan Pers," jelas dia.
"Sekarang ini di RUU penyiaran yang baru ditangani oleh KPI dan berpotensi dilanjutkan ke ranah hukum atau disidangkan biasanya cukup lewat Dewan Pers. Ini kan cukup membahayakan bagi kita, seolah-olah ada kekhawatiran bahwa setiap produk jurnalistik kita membahayakan," tandasnya.
Baca Juga:Gelar Rakerda di Kali Pepe Land, PWI Surakarta Siapkan 3 Program Besar
Kontributor : Ari Welianto
