SuaraSurakarta.id - Ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo memprotes soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang diduga memberatkan mahasiswa, Senin (13/5/2024).
Mereka juga mempertanyakan ada penambahan golongan UKT dari delapan ke sembilan yang tahun 2023 lalu tidak ada.
Masa berjalan atau long march menuju kantor Rektorat UNS sambil membawa spanduk dan poster dengan berbagai tulisan, seperti '#UNS Dajang Pendidikan', 'UKT Elit, Gedung Sulit', 'Komersialisasi Pendidikan', hingga 'Uang Kuliah Tinggi, Grebek Rektorat'.
Di depan kantor rektorat masa giliran berorasi sambil menyanyikan lagu-lagu aksi. Mereka juga meminta pihak rektorat UNS untuk menemui para mahasiswa dan memberikan penjelasan.
Baca Juga:Rekrutmen Terbuka PDIP Menuju Pilkada Solo Sebagai Uji Kader? Ini Kata Pengamat UNS
Seorang pegawai UNS sempat berdiskusi dengan mahasiswa bahwa pihak rektorat akan menemui semua mahasiswa yang aksi di gedung rektorat dalam diskusi terbuka di gedung auditorium.
Mahasiswa sempat menolak dan minta pihak rektorat menemui di sini (depan kantor rektorat) bukan di dalam gedung. Namun setelah diskusi dan pihak rektorat akan memberikan penjelasan terkait soal UKT, akhirnya mahasiswa bersedia menemui pihak rektorat di gedung auditorium.
Dalam diskusi terbuka yang berlangsung cukup lama para mahasiswa menerima penjelasan dari para petinggi UNS. Sejumlah mahasiswa saling bertanya terkait pembiayaan di UNS.
Para mahasiswa pun merasa kurang puas dengan jawaban para petinggi UNS soal UKT dan IPI. Tuntutan kebijakan IPI dengan nominal Rp 0 dan merevisi kebijakan IPI untuk dapat kebijakan akses buat semua masyarakat dalam menempuh pendidikan.
"Tentu kami merasa jawabannya belum puas. Karena beberapa point belum bisa dijawab dengan konkrit," ujar Presiden BEM UNS Solo, Agung Lucky Pradita saat ditemui, Senin (13/5/2024) sore.
Baca Juga:Di Hadapan Ratusan Mahasiswa, Kapolda Jateng Berikan Pesan Penting Usai Pemliu 2024
Agung mengatakan nantinya akan melakukan eskalasi ke depannya untuk bersama-sama mengawal tuntutan para mahasiswa. Ini agar semuanya bisa tuntas dan terealisasi.
Ada delapan poin atau tuntutan yang disampaikan para mahasiswa terkait masalah ini. Namun jawaban yang disampaikan tidak memuaskan.
"Terkait SK rektor soal UKT dan IPI tadi belum disepakati apakah golongan 9 akan dihapus atau tidak. Serta kenaikan IPI yang mencapai 8 x lipat, salah satunya di Fakultas Kedokteran (FK) dari Rp 25 juta menjadi Rp 200 juta, dari kebidanan yang awalnya Rp 25 juta jadi Rp 125 juta," papar dia.
Agung menjelaskan dampak dari adanya golongan 9 itu tentu akan menjadi golongan yang tertinggi bagi mahasiswa.
"Ditakutkan banyak mahasiswa yang kesusahan dalam membayar UKT apalagi ketika kena golongan 9," sambungnya.
Sementara itu Wakil Rektor 2 UNS, Muhtar saat dikonfirmasi mengatakan dari 8 tuntutan mahasiswa tadi semua sudah dijelaskan.
Disinggung soal kenaikan UKT, dijelaskan bahwa sejak tahun 2016 tidak ada kenaikan.
"Sejak tahun 2016 tidak ada kenaikan UKT hanya menambah kelompok di tahun 2024. Padahal kebutuhan minimumnya itu naik dari 2016 ke 2024 naiknya luar biasa dari Rp 7 juta jadi Rp 14 juta," jelasnya.
Meski kebutuhan minimumnya naik, tapi di UNS tidak menaikan UKT hanya menambah kelompok saja.
Kelompok 9 di 2024 untuk SNBP itu hanya 24 mahasiswa. Tapi setelah ditelusuri pendapatan orang tuanya ada yang Rp 300 juta, Rp 200 juta, Rp 100 juta tapi ada juga yang Rp 9 juta.
"Yang Rp 9 juta itu kenapa, karena tidak data tapi langsung memilih UKT tertinggi kelompok 9. Untuk SNBP ini ada anulirnya. Tapi karena pengumuman SNBP lebih dulu dibandingkan SK rektor maka mahasiswa yang lulus SNBP 2024 tidak dikenakan UKT kelompok 9 hanya untuk mahasiswa yang masuk jalur SNBP 2024," tandasnya.
"Jadi kita menaikan seperti di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang naiknya 174 persen. Setelah didemo mahasiswa diturunkan tapi masih naik 73,41 persen dan UNS tidak menaikan apa-apa," pungkas dia.
Kontributor : Ari Welianto
