SuaraSurakarta.id - Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono buka suara terkait dengan maraknya spanduk-spanduk tokoh politik yang bersebaran jelang Pilgub Jateng.
Handi memaparkan, pihaknya saat ini gencar melakukan sosialisasi Pilgub Jateng yang akan digelar tanggal tanggal 27 November 2024 mendatang.
"Kami menekankan terkait dengan mekanisme hingga syarat pencalonan dengan sasaran partai politik, termasuk jalur individu atau perseorangan ," kata dia, Kamis (9/5/2024).
Dari pantauan di lapangan, sejumlah baliho dan spanduk mulai bermunculan jelang kontestasi Pilgub Jateng 2024.
Baca Juga:Soal Pikada Solo, Kevin Fabiano Pegang Prinsip Petuah Jawa, Alon-alon Waton Kelakon
Sebut saja seperti, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono yang bertebaran di wilayah Jawa Tengah.
Sejak dua bulan terakhir, spanduk dan baliho mantan asisten pribadi (aspri) Prabowo Subianto itu telah terpasang di sejumlah titik strategis di wilayah Jawa Tengah.
Selain itu, juga ada spanduk Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi yang terpasang sejak lebaran pertengahan Bulan April lalu. Dalam spanduk yang menampilkan jendral bintang dua tersebut, juga disertai dengan ucapan lebaran dan pesan Kamtibmas.
Terakhir, spanduk dari Bupati Kendal Dico Ganinduto yang dipasang sejak dua pekan terakhir. Politisi dari Partai Golkar itu, menuliskan tagline #JATENGLEBIHBAIK yang bersebelahan dengan foto Dico Ganinduto.
Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat ke Pemerintah Daerah/ Kota terkait netralitas TNI/ Polri, ASN maupun Kepala Desa sejak Bulan Januari 2024 lalu. Bahkan, dalam waktu dekat ini akan melakukan sosialisasi serentak terkait netralitas di wilayah Jateng.
Baca Juga:Daya Tarik Pilkada Surakarta, Sudah Ada 12 Orang yang Mendaftar Menjadi Pengganti Gibran
"Namun, itu tergantung dari anggaran masing-masing Bawaslu di daerah. Mengingat, anggaran bergantung pada APBD masing-masing daerah," ujarnya.
Disinggung kawasan rawan di wilayah Jateng, Amin mengatakan, pihaknya masih melakukan pemetaan. Namun, berdasar data saat penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu, ada sejumlah wilayah. Diantaranya, Kabupaten Semarang, Boyolali, Rembang, Tegal, Demak dan Brebes.
"Seperti di kawasan Boyolali, kan ada gesekan disana itu," ujarnya.
Saat ini, pihaknya mengkhawatirkan terkait dengan partisipasi pengawasan yang masih rendah dalam penyelenggaraan Pilkada. Mengingat, masyarakat hanya sebatas menyalurkan suara tanpa melakukan pengawasan.
"Kesadaran masyarakat maupun penyelenggara ini masih rendah. Sehingga, mampu menciptakan pemimpin yang benar-benar seperti harapan masyarakat," katanya.
