SuaraSurakarta.id - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta umat Buddha Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia (MNSBDI) tidak boleh memilih pemimpin yang asal-asalan pada Pemilu 2024 mendatang.
Tapi benar-benar harus dilihat rekam jejaknya. Jangan hanya karena bicaranya enak dan wajahnya ganteng lalu dipilih menjadi pemimpin.
"Saya berharap nanti dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih," terang Menag Yaqut Cholil Qoumas dihadapan ribuan umat Buddha, Jumat (29/9/2023).
"Jangan asal begitu, harus dilihat dulu track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, syukur bicaranya manis. Itu dipilih, kalau nggak ya jangan," katanya.
Yaqut menjelaskan jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak memiliki perhatian yang semuanya. Jadi harus benar-benar cek track recordnya.
Jangan dipilih orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Agama tidak bisa dipisahkan dengan politik, tapi agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenuhi nafsu kekuasaan.
"Agama pasti berhubungan dengan politik dan sebaliknya tetapi jangan gunakan agama untuk memenuhi keinginan merebut kekuasaan," sambungnya.
Menurutnya tidak boleh karena beda pilihan kemudian yang beda itu dikafirkan-kafirkan.
"Kita pernah punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik. Beberapa waktu lalu ketika pilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua Pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaannya," papar dia.
Baca Juga:Gibran Mendadak Singgung Putra Ganjar Pranowo Menuju Pemilu 2024, Ada Apa?
Yaqut meminta kepada umat beragama khususnya umat Buddha agar pada Pemilu 2024 mendatang bisa dijaga kedamaiannya.
"Kita riang gembira saja, jadi tidak usah kemudian muncul rasa permusuhan karena berbeda pendapat apalagi merasa harus perang satu dengan yang lain. Ini pesta demokrasi harus kita laksanakan dengan penuh riang gembira," ujarnya.
"Sebagai umat beragama kita memiliki kewajiban untuk memilih pemimpin yang tepat agar agama yang diyakini, agama yang dipegang erat bisa tetap terjaga dan terjamin keberlangsungannya, terjamin umatnya untuk melaksanakan ibadah tanpa ada gangguan apapun," tandas dia.
Kontributor : Ari Welianto
