SuaraSurakarta.id - Pejabat Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) bungkam soal beragam kritik bangunan di bantaran sungai maupun anak sungai Bengawan Solo.
Melansir Timlo.net--jaringan Suara.com, awak medua yang mendatangi kantor BBWSBS di Kawasan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo pada Senin (10/4/2023) sekitar pukul 10.30 WIB tak mendapati satupun pejabat yang menemui untuk dimintai konfirmasi.
Bangunan di pinggir anak sungai dan Sungai Bengawan Solo ditengarai menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Bengawan.
Terbaru, sebuah bangunan milik mantan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo berada tepat di pinggir Kali Jenes yang berada di Kelurahan/Kecamatan Laweyan, Kota Solo.
Baca Juga:Puluhan Bangunan Berdiri di Bantaran Kali Jenes Laweyan, BBWSBS Dinilai Tutup Mata
Tak hanya itu, sebanyak 20an bangunan lain juga terletak di bibir sungai yang bermuara ke Bengawan Solo tersebut.
"Betul, bangunan itu merupakan milik Pak Agus (mantan Gubernur Bank Indonesia —Red)," ujar Lurah Laweyan, Agus Wahyu Purnomo Anwar, Rabu (12/4).
Hal senada juga sempat dikeluhkan oleh Kepala Desa (Kades) Pabelan, Sri Handoko. Dia mengungkapkan, jika kawasan Dusun Mendungan, Desa Pabelan saat ini banyak dibangun bangunan permanen di sepanjang aliran bantaran Kali Pepe.
Praktis, hal ini mengakibatkan wilayahnya kerap terendam banjir ketika air sungai meluap.
"Jika hujan deras, air dari pemukinan tidak bisa masuk ke dalam sungai. Sisi selatan jalan lebih tinggi dari utara karena adanya bangunan-bangunan permanen. Alhasil, air akan kembali menggenangi pemukiman desa ketika hujan deras terjadi," paparnya.
Baca Juga:Polemik Belum Usai, Kini Muncul Fakta Rumah Eks Gubernur BI Berdiri di Bantaran Sungai Bengawan Solo
Di sisi lain, terkait adanya bangunan permanen di Kawasan Jebres yang berada di bantaran Sungai Bengawan Solo juga menjadi sorotan. Bangunan itu, didirikan oleh mantan pejabat Solo dan menjadi salah satu destinasi wisata.
Saat dikonfirmasi, salah seorang pejabat Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) Sub Koordinasi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Herawati Ana Purwaningsih enggan memberikan komentar yang jelas. Namun, dia menjawab jika hal itu sarat dengan muatan politis.
"Wah kalau soal itu, saya no comment saja dan itu urusan politis!," ungkapnya, beberapa waktu yang lalu.
