Tak Seperti 2019, Peniliti LIPI Sebut Situasi Politik Saat Ini Lebih Cair dan Terbuka

Peniliti menilai situasi politik sekarang jauh lebih cair dan terbuka sehingga isudikotomisseperti radikal, non-radikal, dan semacamnyatak bakal lagi laku pada Pemilu 2024

Budi Arista Romadhoni
Senin, 20 Juni 2022 | 06:05 WIB
Tak Seperti 2019, Peniliti LIPI Sebut Situasi Politik Saat Ini Lebih Cair dan Terbuka
Ilustrasi logo partai politik di Indonesia. Peniliti menilai situasi politik sekarang jauh lebih cair dan terbuka sehingga isu dikotomis seperti radikal, non-radikal, dan semacamnya tak bakal lagi laku pada Pemilu 2024. [ANTARA]

SuaraSurakarta.id - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai situasi politik sekarang jauh lebih cair dan terbuka sehingga isu dikotomis seperti radikal, non-radikal, dan semacamnya tak bakal lagi laku pada Pemilu 2024.

"Hal-hal seperti itu tidak perlu dan tidak laku lagi dijual pada Pilpres 2024," ujarnya Siti dikutip dari ANTARA di Jakarta, Minggu (19/6/2022).

Menurut analisis Siti, jika dibandingkan Pemilu 2019, saat ini situasi jauh lebih cair dan terbuka. Pada pemilu sebelumnya masyarakat terdikotomi. Label radikal, nonradikal, dan intoleran cukup kental mewarnai pesta demokrasi pada Pemilu 2024.

Ia memperkirakan dalam menyongsong Pilpres 2024 diyakini masyarakat tidak akan berpandangan kelompok tertentu lebih religius, nasionalis, dan lain sebagainya.

Baca Juga:Pembentukan KIB, Akbar Tanjung: Partai Harus Bekerja Bersama-sama Menangi Pemilu 2024

Kendati demikian, khusus pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Siti memberikan pandangan tersendiri.

Menurut dia, pertemuan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menunjukkan perlunya sinergi dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Dari pertemuan tersebut menunjukkan politik ini sangat inklusif dan terbuka," kata Siti Zuhro

Dengan kata lain, tidak ada satu pihak yang bisa mengatakan atau mengklaim dirinya digdaya sehingga koalisi beberapa partai politik diharuskan dalam menghadapi Pilpres 2024.

Meskipun basis massa Nahdlatul Ulama (NU) di Tanah Air tergolong kuat, menurut dia, berdasarkan fatwa PBNU, belum tentu (rekomendasinya, red) tertuju pada PKB pada Pilpres 2024.

Baca Juga:Ganjar Pranowo Didukung Jadi Presiden oleh Asosiasi Kiai dan Pengasuh Ponpes, Gus Rahmat: Orangnya Baik dan Jujur

Ia melihat saat ini saling ketergantungan tersebut begitu menonjol. Artinya, tidak tidak ada pihak yang bisa mengatakan seolah-olah hanya orang tertentu yang bisa jadi arsitek atau mendominasi perpolitikan Indonesia.

"Ini sangat bagus karena pemilu akan mengedepankan sisi-sisi positif dan itu yang kita harapkan," harap dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini