SuaraSurakarta.id - Politisi Partai Demokrat , Jansen Sitindaon turut mengometeri persoalan minyak goreng yang tengah dikeluhkan masyarakat Indonesia.
Wakil Sekertaris Jenderal PD itu tak segan menyemprot pemerintah yang tak kuasa mengontrol para pengusaha minyak goreng.
"Dari kejadian minyak goreng ini kita melihat, dulu yang berbahaya itu dwifungsi ABRI, sekarang ganti dwifungsi pengusaha," kata Jansen melalui cuitan di akun twitternya.
Jansen lantas meminta seluruh pihak mau bersama-sama memperbaiki sistem politik pemerintahan. Hal itu supaya masyarakat tidak ada yang dirugikan.
"Di negara yang penegakan hukumnya belum benar-benar baik, birokrasi parasit dan lain-lain. Ini harus jadi tugas kita generasi baru politik membenahinya kedepan," imbuhnya.
I
a pun meminta maaf kepada masyarakat karena sebagai orang yang bercimplung di dunia politik belum mampu mengontrol pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Walau saya bukan bagian kekuasaan hari ini, namun sebagai politisi saya mohon maaf. Karena belum bisa berbuat banyak atas kejadian ini. Semoga dimasa kami nanti birokrasi lebih imparsial sebagai pelayanan atau penjaga publik. Sehingga tidak terjadi lagi penyelewengan mandat rakyat untuk kepentingan bisnis," paparnya.
Sontak saja cuitan politisi Demokrat itu menaui perhatian warganet. Sebagian besar dari mereka sangat kecewa pemerintah tak mampu mengontrol pengusaha minyak goreng.
Baca Juga:HET Dihapus, Stok Minyak Goreng di Ritel Modern Bontang Ini Masih Tetap Kosong, Waduh
"Semangat om @jansen_jsp, mari sama-sama ajak generasi milenial memperjuangkan kebenaran," kata akun @latifnur**.
