SuaraSurakarta.id - Sempat mendukung wacana perpanjangan jabatan Presiden yang digulirkan pertama kali oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kemudian disokong Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, kini Golkar dikabarkan menolak wacana tersebut.
Berdasarkan informasi yang beredar, Golkar telah menggelar rapat terbatas dengan dihadiri Ketua Umum Airlangga Hartarto, Sekjen Loedwijk Paulus, Bendahara Umum Dito Ganindito, Ketua Bapilu Zainudin Amali, dan sejumlah petinggi Beringin lainnya pada Rabu 2 Maret lalu.
Hasilnya, Golkar menolak penundaan Pemilu 2024 dan akan memperkuat koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS.
Ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang mengaku mendapatkan usulan perpanjangan jabatan presiden dari petani Sawit di Kabupaten Siak, Riau, dan akan menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi.
Baca Juga:Indikator Politik: Para Pemilih Golkar, PKB hingga PAN Tetap Ingin Pemilu di 2024
"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga tepat sehari setelah Cak Imin mengusulkan penundaan pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Marcus Mekeng menebalkan, partainya siap mengkaji dengan serius wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Mekeng mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu.
"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng.
Sementara itu, ihwal pertemuan yang konon menyepakati kesepatan baru Golkar menolak perpanjangan jabatan Jokowi itu, tak ada satu pun elite parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut bisa dikonfirmasi.
Politisi senior Golkar, Nurdin Halid, mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan itu. Nurdin juga menegaskan sikapnya untuk tetap berkonsentrasi menyongsong Pemilu 2024.
Baca Juga:Korea Utara Uji Rudal Kesembilan Tahun Ini Menjelang Pemilu Korea Selatan
“Kebetulan saya sedang di luar kota jadi tidak tahu pertemuan tersebut. Sikap DPP dan seluruh jajarannya tetap konsisten melakukan berbagai kegiatan uk memenangkan pileg pilpres dan pilkada 2024,” kata Nurdin Wahid.
Nurdin sebelumnya juga secara tegas menolak wacana penundaan Pemilu tahun 2024.
Dia justru mengajak segenap elemen bangsa untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan memilih penerus kepemimpinan Jokowi.
“Tidak ada alasan fundamental yang konstitusional untuk menunda Pemilu. Juga tidak ada masalah force major, seperti bencana alam, kerusuhan, atau gangguan keamanan sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu tidak bisa ditunda dengan alasan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pascapandemi,” ujar Nurdin di Solo pekan lalu.
Terpisah, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berkeyakinan, Golkar takkan mendorong Pemilu 2024 ditunda.
"Golkar partai yang tak akan gegabah dalam memutuskan sesuatu," ucapnya.
Dirinya berkeyakinan demikian lantaran sikap tersebut bakal berdampak buruk terhadap citra "Partai Beringin".
"Jika mendukung, ya, risikonya akan dibenci publik. Dan untuk itu, Golkar tak akan 'bunuh diri'," tandas Ujang.
