Namun, sebagian besar negara G7 memutuskan untuk menahan diri begitu mereka mulai membuat kesepakatan pribadi dengan perusahaan farmasi.
Penasihat Kesehatan Global Oxfam, Rohit Malpani, mengakui bahwa Kanada dan Inggris secara teknis berhak mendapatkan vaksin melalui rute ini setelah membayar ke dalam mekanisme Covax.
Akan tetapi, ia mengatakan itu masih "secara moral tidak tepat" mengingat kedua negara telah memperoleh jutaan dosis melalui perjanjian bilateral mereka sendiri.
"Mereka semestinya tidak mendapatkan dosis ini dari Covax," katanya.
Baca Juga:Sempat Dianggap Monopoli Vaksin COVID-19, Amerika Ternyata Sumbangkan 200 Juta Dosis
"Ini tidak lebih baik dari double-dipping dan berarti negara-negara miskin yang sudah berada di belakang antrian, akan menunggu lebih lama."
Pemerintah Inggris menegaskan negaranya adalah salah satu yang "memulai" Covax tahun lalu dengan sumbangan sebesar £548 juta, atau setara Rp10,6 miliar.
Adapun pemerintah Kanada menekankan bahwa mereka sekarang telah berhenti menggunakan vaksin Covax.
Menteri Pembangunan Internasional Kanada, Karina Gould, mengatakan: "Segera setelah menjadi jelas bahwa pasokan yang kami dapatkan melalui kesepakatan bilateral kami akan cukup untuk penduduk Kanada, kami mengembalikan dosis yang telah kami dapatkan dari Covax, sehingga vaksin itu dapat didistribusikan ke negara-negara berkembang."
Covax awalnya bertujuan untuk mengirimkan dua miliar dosis vaksin pada akhir tahun ini, tetapi sejauh ini baru mengirimkan 371 juta dosis.
Baca Juga:80 Persen ASN di Lhokseumawe Telah Divaksin Covid-19
