SuaraSurakarta.id - Staf Ahli Bidang Politik Dan Keamanan Kemenkum HAM, Y. Ambeg Paramarta mengusulkan Rutan Kelas I Surakarta sebagai unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
"Rutan Solo saat ini sudah diatas passing grade. Pasing grade yang ditetapkan sebagai unit WBK hanya 75. Sementara Rutan Solo 82,86," kata Y. Ambeg Paramarta dalam kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Jumat (3/9/2021).
Dikatakan, tinggal sedikit lagi Rutan Solo berada di standar unit WBBM. Namun, predikat WBK perlu diperoleh terlebih dahulu untuk mendapatkan predikan WBBM.
"Rutan Solo ini tinggal 2,5 saja untuk memperoleh predikan WBBM. Namun, harus memperoleh predikat WBK terlebih dahulu," jelas Ambeg.
Baca Juga:Terjang Panas Matahari, Sipir Rutan Solo Telusuri Perkampungan Berbagi Sembako
Disinggung tahapan yang perlu dilalui, Ambeg mengaku, nantinya dari Kantor Wilayah akan diusulkan ke Kemenkumham lalu diteruskan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat predikat tersebut.
"Nanti dilakukan penilaian melalui desk evaluasi dan begitu ketat. Ketika diusulkan maka dilakukan pemeliharan jangan sampai gugur," ungkapnya.
Lalu, faktor yang mengakibatkan gugurnya mendapatkan predikat tersebut diantaranya terjadi kasus viral di masyarakat dan penyimpangan internal.
Sementara itu, Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Surakarta, Urip Dharma Yoga mengakui pihaknya pernah gagal. Waktu itu telah diusulkan untuk WBK tapi salah seorang petugas rutan tersandung kasus narkoba di Rutan tahun 2020 lalu.
"Kunjungan staff menteri memberikan penguatan dalam penilaian untuk WBK. Termasuk melihat inovasi bagi warga binaan seperti pabrik garmen dan kegiatan ketrampilan," jelasnya.
Baca Juga:Ratusan Warga Binaan Rutan Solo Vaksinasi Covid-19, Jadi Pertama di Jawa Tengah
Kegiatan ini juga menjadi pertimbangan penilaian internal pihak kementrian untuk memperoleh predikat WBK.
