SuaraSurakarta.id - Beda kebijakan terjadi dalam hal penerapan mudik lokal di kawasan aglomerasi antara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan pemerintah pusat termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pemerintah pusat mudik lokal di kawasan aglomerasi termasuk di Soloraya. Satgas Covid-19 menegaskan larangan mudik lokal atau di kawasan aglomerasi tersebut sebagai bentuk upaya mencegah penularan Covid-19.
Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Munardo meminta semua kepala daerah tidak keluar dari arahan Presiden Jokowi.
"Tidak boleh ada pejabat manapun berbeda dari narasi pusat, negara kita sedang perang melawan Covid-19," tegas Doni dikutip Suara.com.
Baca Juga:Istana Respons Video Viral Gubernur Maluku Berteriak Saat Kunjungan Jokowi
Ia menegaskan larangan mudik merupakan keputusan politik negara yang dipertimbangkan atas data perkembangan Covid-19 sehingga semua kepala daerah diminta tidak keluar dari arahan Presiden Joko Widodo.
Penanganan Covid-19 membutuhkan kekompakan sampai ke tingkat kelurahan dan desa, adanya larangan mudik dimaksudkan untuk mengontrol agar kasus Covid-19 pasca-lebaran tetap terkendali meski mungkin mengalami lonjakan.
Kepala daerah seharusnya menyampaikan kepada masyarakat jika faktor utama penularan Covid-19 terjadi antarmanusia, sehingga semua masyarakat yang nekad melakukan mudik dianggap tetap memiliki potensi menyebarkannya.
"Walaupun bawa dokumen negatif Covid-19 bisa saja seseorang itu terpapar di jalan, kemudian bertemu orang tua dan keluarga cipika-cipiki, lalu ternyata orang tuanya terpapar sementara di kampungnya belum ada faskes yang memadai," jelasnya.
Meski demikian, Gibran mengizinkan warganya melakukan mudik lokal atau mudik dalam satu kawasan aglomerasi.
Baca Juga:Viral Video Gubernur Maluku Berteriak Saat Kunjungan Kerja Presiden Jokowi
Padahal kebijakan putra sulung Jokowi ini berbeda dengan pemerintah pusat dan Dishub Jateng yang melarang mudik lokal di beberapa daerah, termasuk Soloraya.
Gibran tidak sependapat dengan keputusan pemerintah yang melarang mudik lokal, termasuk di kawasan Soloraya.
“Nanti kami koordinasikan lagi. Tapi sejauh ini masih kami bolehkan,” ujar Gibran di Balai Kota Solo dilansir Solopos.com--jaringan Suara.com.
Dia juga mempertanyakan bagaimana cara efektif menyekat batas wilayah Solo dengan daerah lain agar tidak terjadi mudik lokal.
Orang nomor satu di Kota Solo itu juga menilai aktivitas harian masyarakat Solo tidak bisa dipisahkan dengan warga daerah sekitar. Meski demikian dia mengimbau warga membatasi mobilitas.
Sebab, wilayah Soloraya menurutnya sudah menyatu. "Karena Solo itu kecil banget kok. Masih kami bolehkan. Nanti penyekatan seperti apa kalau mudik lokal enggak diperbolehkan?" ujar Gibran.
