Nur Hariyani menambahkan, pembinaan kepada ASN terus diberikan dan dilakukan secara berjenjang. Kasus ringan dilakukan oleh kepala OPD, baru kalau tidak selesai bisa naik ditingkat tim tadi.
"Jadi pembinaan sendiri diserahkan atasan langsung. Untuk sanksi sesuai pelanggaran, bisa teguran atau yang lain," ucap dia.
Pada 2020 ada empat kasus disiplin pelanggaran, satu pelanggaran sedang dan tiga pelanggaran berat. Untuk pelanggaran berat selingkuh ada juga penyalahgunaan wewenang dan tidak masuk kerja tanpa izin lebih dari 46 hari.
"Ada empat kasus disiplin pelanggaran selama 2020 kemarin. Sanksinya itu pembebasan jabatan untuk yang pelanggaran berat, untuk yang sedang sanksinya penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun," terang Kabid Pembinaan Kesejahteraan dan Kinerja BKPPD Solo, Siti Handayani.
Baca Juga:Jelang Lebaran, Pemkot Solo Kembali Ingatkan Pengusaha Soal Pembayaran THR
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Ahyani mengatakan kalau ada ASN yang melakukan disiplin pelanggaran tetap dapat sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.
"Tidak banyak ada beberapa saja. Untuk sanksi berat kita pertimbangkan dan sesuai pelanggarannya juga, dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 kan sudah diatur," tandas dia.
Kontributor: Ari Welianto
