Sementara itu, Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito berharap pengembang vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan BPOM agar isu-isu terkait vaksin itu dapat diselesaikan.
"Diharapkan tim pengembangan Vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan BPOM agar isu yang ada dapat segera terselesaikan," ujar Wiku dalam konferensi pers.
Isu yang berkembang terkait vaksin Nusantara, salah satunya mengenai keamanan vaksin.
Wiku mengatakan vaksin Nusantara dikembangkan di Amerika Serikat dan diujicobakan di Indonesia.
Baca Juga:Gaduh Vaksin Nusantara, Kasad Andika Perkasa Diminta Bersikap
Dia menekankan pada prinsipnya semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapat izin BPOM terutama aspek keamanan efikasi dan kelayakan.
Menurut dia selama memenuhi kriteria dari beragam aspek tersebut maka pemerintah akan memberikan dukungan.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, riset atau uji klinis bukan lah masalah politik atau sosial ekonomi. Menurutnya, riset harus berbasis kepada sains.
"Riset tuh harus berbasis sains. Mau berapa pun mantan menteri yang mendukung, mau mantan menteri kesehatan atau mantan presiden sekali pun riset tidak bisa dikendalikan dengan dukung mendukung," kata Dicky saat dihubungi, Kamis.
Dicky mengatakan, proses uji klinis produk kesehatan seperti vaksin atau obat-obatan tidak boleh dibawa ke ranah politik. Menurutnya, dalam penelitian harus diutamakan kejujuran dan transparansi.
Baca Juga:Cara BPOM Mendampingi Penelitian Vaksin Nusantara Terawan
"Kejujuran dan transparansi harus dijaga betul di dunia ini. Ini tidak boleh dibawa ke ranah politik atau ekonomi ini harus di riset vaksin obat yaitu harus di lead oleh sains itu sendiri dijaganya dengan itu," ujarnya.
