Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi Ajak Anak Muda Jadi Bagian dari Solusi, Bukan Sekedar Mengkritik

SuaraSurakarta.id - Fenomena media sosial yang lebih menonjolkan kritik dibanding gagasan untuk memecahkan masalah menjadi sorotan Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof. Dr. Pujiono Suwadi.
‎
‎Menurut Pujiono, ruang digital saat ini cenderung memberikan panggung lebih besar kepada pihak-pihak yang mengkritik pemerintah dibanding mereka yang menawarkan solusi konkret bagi persoalan masyarakat.
‎
‎Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat melahirkan budaya pesimisme dan ketidakpercayaan yang berlebihan terhadap berbagai institusi publik.
‎
‎"Kita lebih senang membaca soal ketidakpercayaan daripada prestasi. Orang yang mengkritik pemerintah sering kali lebih populer dibanding orang yang memberikan solusi," kata Pujiono saat berbicara di hadapan mahasiswa, pelajar, dan pemuda dalam kegiatan Ngobrol Inspiratif: Anak Muda Bagian dari Solusi Negeri di Pendopo Pemkab Klaten, Senin (8/6/2026).
‎
‎Meski demikian, Guru Besar Universitas Negeri Sembelas Maret (UNS) itu menegaskan kritik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
‎
‎Generasi muda, menurutnya, tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengkritik karena kritik lahir dari kepedulian dan kegelisahan terhadap keadaan.
‎
‎Namun kritik, lanjutnya, tidak boleh berhenti pada hujatan atau kemarahan semata.
‎
‎"Jiwa mengkritik tidak boleh hilang. Tetapi kritik tidak boleh berubah menjadi hujatan yang berlebihan. Setelah kritik harus ada tindak lanjut berupa solusi," ujarnya.
‎
‎Pujiono mengatakan bangsa yang maju dibangun oleh masyarakat yang mampu mengubah kegelisahan menjadi tindakan nyata. Karena itu, anak muda didorong tidak hanya menjadi pengamat persoalan, tetapi juga hadir sebagai bagian dari penyelesaiannya.
‎
‎Setelah menyoroti budaya kritik di media sosial, Pujiono menegaskan bahwa salah satu syarat utama agar negara dapat berjalan baik adalah menempatkan hukum sebagai panglima.
‎
‎Menurutnya, berbagai penyimpangan, termasuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, muncul ketika kewenangan tidak dibatasi oleh hukum yang kuat.
‎
‎"Kalau hukum tidak dijadikan panglima, maka kesewenang-wenangan akan muncul. Kewenangan yang tidak dibatasi hukum akan melahirkan penyalahgunaan kekuasaan," tegasnya.
‎
‎Ia melihat adanya optimisme dalam penegakan hukum saat ini, ditandai dengan sejumlah penindakan terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Namun ia menekankan bahwa aparat penegak hukum tetap harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan masyarakat.
‎
‎Kejari Klaten Ajak Anak Muda Kenali Hukum
‎
‎Senada dengan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten M. Aria Rosyid mengajak generasi muda membangun budaya sadar hukum sejak dini melalui prinsip "Kenali Hukum, Jauhi Hukuman".
‎
‎Menurutnya, pemahaman hukum menjadi bekal penting agar anak muda tidak terjerumus dalam berbagai pelanggaran yang dapat merusak masa depan mereka.
‎
‎Aria juga menyoroti masih adanya ancaman penyalahgunaan narkotika di Klaten dan meminta para pemuda menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing.
‎
‎Selain itu, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah, ia mengajak generasi muda ikut mengawasi jalannya demokrasi agar terhindar dari praktik-praktik negatif.
‎
‎"Anak muda harus menjadi bagian dari solusi, baik dalam menjaga lingkungan sosial maupun mendukung pembangunan daerah," katanya.
‎
‎Bupati Soroti Bahaya Hoaks dan Jarak dengan Pemerintah
‎
‎Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menilai tantangan lain yang dihadapi generasi muda saat ini adalah derasnya arus informasi yang kerap membuat mereka terjebak dalam hoaks dan pandangan sepihak.
‎
‎Menurut Hamenang, banyak anak muda akhirnya memiliki persepsi negatif terhadap pemerintah hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial tanpa memahami persoalan secara utuh.
‎
‎Ia mengingatkan bahwa semakin lebar jarak antara pemerintah dan generasi muda, semakin sulit pula suatu daerah berkembang.
‎
‎Karena itu, Pemkab Klaten berupaya membuka ruang partisipasi melalui berbagai program, mulai dari Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Industri (Sikendali), beasiswa pendidikan, creative hub, hingga layanan pengaduan masyarakat.
‎
‎"Jangan hanya menjadi objek. Anak muda harus menjadi subjek pembangunan dan ikut menentukan masa depan daerahnya," ujar Hamenang.
‎
‎Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, fondasi pembangunan yang dikerjakan saat ini pada akhirnya akan dilanjutkan oleh generasi muda yang kelak memimpin Klaten dan Indonesia.
‎
‎"Mulailah mengganti pesimisme dengan optimisme. Kalau anak muda dan pemerintah bisa berjalan bersama, maka masa depan daerah akan jauh lebih baik," katanya.
‎
‎Acara digelar oleh Solusi Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Klaten, Pemkab Klaten dan Bank Jateng. Dalam acara yang dihadiri 100 orang itu juga menghadirkan pembicara Pemerhati Pembangunan Jateng, Zulkifli Gayo, Local Hero Klaten, Fikky Arif Ardianta dan pembicara Bank Jateng Cabang Kalten, Anggar Priambodo.

Para narasumber mengapresiasi terhadap kemunculan Gerakan Solusi Indonesia (GSI) ini. Gerakan Solusi Indonesia adalah gerakan kolektif. Ini adalah Gerakan Bersama.

Gerakan yang mengajak setiap warga negara, terutama generasi muda, untuk berani bertanya: apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Sekecil apapun kontribusi nyata yang bisa kita lakukan, akan sangat bermakna terutama bagi bangsa.

Gerakan Solusi Indonesia juga menjadi ruang mempertemukan ide, aksi dan potensi dari beragam latar belakang anak bangsa yang memiliki spirit membangun negeri.

Gerakan ini juga menjadi jembatan mereka yang mampu untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Mampu bukan hanya dari sisi kapital, melainkan pengetahuan, pengalaman