- BPS Jawa Tengah mencatat Kota Solo memiliki 412 kasus baru HIV/AIDS pada awal Maret 2026.
- Sebanyak 80 persen dari total temuan kasus HIV/AIDS di Solo berasal dari warga luar kota.
- Pemkot Solo mengoptimalkan layanan kesehatan serta edukasi formal dan nonformal guna menekan angka penularan penyakit.
“Banyak warga dari kabupaten sekitar memilih memeriksakan diri di Solo karena fasilitas kesehatannya lebih lengkap dan mereka merasa lebih nyaman menjaga privasi status kesehatannya,” paparnya.
Selain faktor layanan kesehatan, Retno menyebut pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi faktor risiko penularan HIV/AIDS. Oleh karena itu, Dinkes Kota Solo terus melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan.
Upaya tersebut di antaranya dilakukan melalui edukasi dan penyuluhan oleh puskesmas bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS serta Warga Peduli AIDS di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Dinkes juga bekerja sama dengan lintas sektor seperti Dinas Pendidikan. Di sekolah, penyuluhan dilakukan bersamaan dengan edukasi kesehatan reproduksi dan bahaya Napza. Kami juga bekerja sama dengan DP3AP2KB terkait sosialisasi keluarga yang berkualitas, setia pada pasangan, tidak berhubungan seks di luar nikah, dan juga skrining kepada ibu hamil baru. Karena setiap ibu hamil baru harus diperiksa HIV,” bebernya.
Retno menegaskan, penguatan layanan kesehatan juga terus dilakukan. Saat ini, seluruh puskesmas di Kota Surakarta sudah menjadi klinik PDP atau Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan bagi ODHIV.
“Kami juga melakukan penguatan layanan kesehatan. Seluruh puskesmas Surakarta sudah menjadi klinik PDP untuk ODHIV. Peningkatan jejaring layanan dengan LSM juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus putus berobat atau lost to follow up, serta pemeriksaan konseling dan tes bagi populasi kunci yang dilaksanakan tim puskesmas bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat,” tambahnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Surakarta berharap penanganan HIV/AIDS dapat dilakukan secara lebih aktif, terarah, dan berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk tidak memberikan stigma kepada ODHIV, agar warga yang berisiko tidak takut melakukan pemeriksaan dan bisa segera mendapatkan pengobatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
- Lipstik Wardah yang Bagus Apa? Ini 4 Pilihan Paling Tahan Lama untuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
Terkini
-
Burnout 2026 Siap Guncang Solo, Seringai hingga Lucky Draw 2 Motor Chopper
-
Ancam Buka Paksa Keraton Solo, Kubu PB XIV Purboyo Meradang: Kenapa Harus Pakai Kekerasan?
-
BBRI Kembali Dilirik JPMorgan, Valuasi Murah dan Dividen Tinggi Jadi Andalan
-
LDA Keraton Solo Ancam Buka Paksa Akses yang Dikunci, Penghalang Revitalisasi Bakal Dipidanakan
-
PB XIV Hangabehi Pastikan Revitalisasi Keraton Solo Dimulai Pekan Ini, Museum Jadi Prioritas Utama