- Sistem pemerintahan Indonesia menganut asas presidensial, di mana Presiden adalah kepala negara sekaligus pemerintahan, didukung menteri yang bertanggung jawab padanya.
- Keseimbangan kekuasaan terwujud melalui mekanisme *check and balance* antara lembaga negara, seperti pengawasan DPR terhadap kebijakan Presiden.
- Hubungan pusat dan daerah didasarkan pada otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur secara administratif.
Pembagian ini hanya bersifat administratif untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan.
5. Mengenal Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan
Beberapa soal di halaman 187 dan 188 membahas tentang lembaga negara. Salah satu pertanyaan menanyakan lembaga yang tidak termasuk dalam struktur kelembagaan negara menurut UUD 1945.
Jawaban yang benar menunjukkan bahwa tidak semua badan pemerintah atau organisasi resmi termasuk lembaga negara konstitusional. Lembaga negara utama meliputi Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, dan BPK.
6. Penyebab Masih Terjadinya Pelanggaran Hukum
Soal berikutnya membahas faktor penyebab pelanggaran hukum di era modern. Jawaban yang tepat biasanya berupa pilihan yang bukan termasuk penyebab, misalnya faktor yang justru mendukung penegakan hukum.
Penjelasan soal ini mengajarkan siswa bahwa pelanggaran hukum dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan hukum, atau pengaruh lingkungan sosial.
7. Peran Lembaga dalam Pengembangan Profesionalisme Tenaga Kerja
Di halaman 189, terdapat soal tentang lembaga yang berperan dalam meningkatkan keterampilan, etos kerja, dan profesionalisme tenaga kerja. Jawaban yang benar mengarah pada lembaga sertifikasi profesi atau lembaga pelatihan kerja.
Baca Juga: 5 Instruksi KGPH Panembahan Agung Tedjowulan untuk Mengatasi Kisruh di Keraton Surakarta
Soal ini menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan nasional.
8. Soal Esai tentang Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
Pada bagian esai, siswa diminta menjelaskan mengapa sistem pemerintahan Indonesia memerlukan suprastruktur dan infrastruktur politik.
Jawaban yang tepat menyatakan bahwa keduanya diperlukan agar sistem politik berjalan efektif. Suprastruktur meliputi lembaga negara formal, sedangkan infrastruktur mencakup partai politik, kelompok kepentingan, dan organisasi masyarakat.
9. Mekanisme Check and Balance dalam Pemerintahan
Salah satu soal esai menanyakan mekanisme check and balance di Indonesia. Jawaban yang benar menjelaskan bahwa setiap lembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
4 MPV Bekas Ini Tawarkan Kemewahan dan Kenyamanan Setara Mobil Baru, Harga Cuma Sepertiga!
-
Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 Halaman 185190 Bab 6 Kurikulum Merdeka
-
Kenang Ki Anom Suroto, Respati Ardi Branding Kota Solo dengan Karya Jingle 'Solo Berseri'
-
5 Destinasi Wisata Kota Solo Paling Nyaman untuk Lansia, Minim Naik-Turun Tangga
-
5 Mobil Bekas Rp150 Jutaan yang Bikin Anda Tampil Ala 'Orang Kaya Lama'