- Konflik kepemimpinan antara Pakubuwono XIV Purbaya dan Hangabehi tetap memanas, ditandai aksi saling mengganti gembok akses Keraton Surakarta.
- Lembaga Dewan Adat (LDA) mengonfirmasi penggantian gembok sebagai respons pengamanan kawasan keraton oleh kelompok mereka.
- Penggantian gembok ini berdampak langsung pada penutupan Museum Keraton, merugikan masyarakat dan program konservasi budaya.
SuaraSurakarta.id - Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta kembali memanas. Meski dua tokoh utama yang berseteru, Pakubuwono XIV Purbaya dan Pakubuwono XIV Hangabehi, telah bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ketegangan di lingkungan keraton belum juga mereda.
Aksi saling mengganti gembok kembali terjadi dan memperlihatkan bahwa konflik kepemimpinan serta penguasaan akses keraton masih berlangsung. Berikut rangkuman fakta terbaru yang menggambarkan situasi terkini di Keraton Surakarta.
1. Aksi Ganti Gembok Kembali Terjadi
Drama gembok di Keraton Surakarta kembali terulang. Sejumlah akses di kawasan keraton kembali diganti gemboknya oleh pihak Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Hadiningrat.
Aksi ini bukan yang pertama. Sebelumnya, kubu Pakubuwono XIV Purbaya diketahui lebih dulu menggerinda gembok secara paksa dan menggantinya dengan gembok baru. Kini, pihak LDA yang mendukung Pakubuwono XIV Hangabehi melakukan langkah serupa dengan kembali mengganti gembok tersebut.
Situasi ini membuat akses keluar masuk kawasan keraton kembali terbatas dan memicu kekhawatiran publik atas kelangsungan fungsi keraton sebagai ruang budaya.
2. LDA Buka Suara soal Penggantian Gembok
Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat, KPH Eddy Wirabhumi, mengonfirmasi langsung tindakan penggantian gembok tersebut. Ia menyebut langkah itu dilakukan bersama Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan serta keluarga besar sentono dalem.
“LDA bersama keluarga besar sentono termasuk dengan Panembahan Agung,” ujar KPH Eddy.
Baca Juga: Tinjau Talud Longsor di Nusukan, Respati Ardi Minta Penanganan Komprehensif
Menurutnya, penggantian gembok dilakukan sebagai respons atas kondisi di lapangan dan upaya mengamankan kawasan keraton sesuai versi pengelolaan yang diyakini pihaknya.
3. Dampak Langsung ke Masyarakat dan Museum Keraton
KPH Eddy menilai penguasaan akses kawasan keraton oleh pihak Sinuhun Purbaya justru membawa dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak paling nyata adalah tertutupnya Museum Keraton Surakarta untuk publik.
Ia menegaskan bahwa keraton bukan hanya milik satu kelompok, melainkan warisan budaya yang seharusnya bisa diakses dan dinikmati masyarakat luas.
“Penggembokan secara paksa ini merugikan masyarakat dan juga mengganggu program konservasi,” tuturnya.
Penutupan akses dinilai menghambat upaya pelestarian bangunan bersejarah yang membutuhkan perawatan rutin dan keterlibatan banyak pihak.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Bencana Alam Tak Bisa Dihitung dengan Kalkulator
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
Terkini
-
Warung Makan Non Halal di Sukoharjo Diduga Dibakar oleh OTK
-
Holding Ultra Mikro 5 Tahun, Jutaan UMKM Makin Berdaya
-
Mantan PMI Tati Purwanti Kembangkan Bubur Cirebon hingga Jantung Kota Taipei
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Dukung Diaspora dan PMI, BRImo Taiwan Raih Penghargaan Inovasi Indonesia 2026