Diserang Soal Kereta Cepat Rugi Besar, Ini Respon Jokowi

SuaraSurakarta.id - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait kereta cepat atau Whoosh yang mengalami kerugian operasional.

Sebelumnya, banyak yang menuding jika Jokowi harus bertanggungjawab dengan kondisi whoosh saat ini. 

Jokowi menyebut harus tahu masalahnya terlebih dahulu. Karena di Jakarta itu kemacetan sudah cukup parah dan berlangsung lama.

"Gini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu," terangnya saat ditemui, Senin (27/10/2025).

Jokowi menyebut juga tidak hanya Jakarta yang macet. Tapi juga Jabodetabek kemacetan parah, termasuk Bandung juga.

"Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun," ungkap dia.

Jokowi menjelaskan untuk mengatasi itu kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara. 

Langkah ini, lanjut dia, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL.

"Ini agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba," jelasnya.

Baca Juga: Sidang Mediasi Citizen Lawsuit Ijazah Palsu Jokowi Diprediksi Berakhir Deadclok?

Jokowi menegaskan sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. 

"Social return on investment, apa itu? Misalnya, pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apalagi? Polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat," papar dia.

"Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa," lanjut dia.

Jokowi mengatakan kalau ada subsidi itu adalah investasi bukan kerugian, seperti MRT. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp 800 miliar per tahun, itu baru dari Lebak Bulus sampai ke Hotel Indonesia (HI).

"Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan Rp 4, 5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu," sambungnya.

Menurutnya memindahkan masyarakat,  membedakan orang dari mobil pribadi dari sepeda motor, mobil ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah.