Kirim Tenaga Kerja ke Luar Negeri, Wali Kota Solo Luncurkan Rumah Siap Kerja

“Ya, kalau itu (Kamboja, Myanmar) yo larangan, ya jangan. Ini sing hubungan diplomatik Indonesia dengan baik, karena saya akan mengawal terus dan menjaga ketika di sana ada apa-apa ya kita akan sebut,” pungkas dia.

Respati Ardi menekankan pentingnya membangun fondasi ketenagakerjaan sejak dini, terutama menghadapi tahun 2030 yang akan didominasi oleh penduduk usia produktif. “Kalau kita tidak siapkan backbone-nya (kerangka utama) dari sekarang, kita akan kewalahan menyambut 2030. Pengangguran tinggi bisa picu gejala sosial dan kriminalitas. Ini saatnya seluruh OPD bergerak bersama. Saya kawal langsung Asta Cita Presiden Prabowo, terutama visi ketenagakerjaan,” ujarnya.

Program Rumah Siap Kerja hadir sebagai langkah strategis Pemkot Surakarta dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang terintegrasi antara dunia pendidikan vokasi, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri, serta penguatan kewirausahaan dan keterampilan khusus.

Rumah Siap Kerja membuka akses gratis bagi masyarakat dalam berbagai layanan, seperti; Penempatan Kerja Dalam dan Luar negeri, Kelas Siap Kerja (CV, interview, kontrak kerja, motivasi, dan hubungan industrial), Konsultasi PHK, Bursa Kerja Online dan Konsultasi Karier, Pelatihan Vokasi dan Kewirausahaan dan Konsultasi hubungan industrial.

Baca Juga: Ijazah Karyawan Ditahan, Wali Kota Solo Datangi Langsung Pelaku Usaha, Ini Hasilnya

Respati turut memperkenalkan Kartu Layak Kerja (KLK) sebagai alat verifikasi pencari kerja, sekaligus pelindungan bagi pengusaha dari karyawan yang tidak bertanggung jawab.

"Jika ada pekerja yang melanggar kontrak atau menghilang setelah kasbon, kami akan blacklist melalui KLK. Tapi kita juga beri kesempatan, tiga sampai enam bulan setelah pembinaan, mereka bisa direhabilitasi," tambahnya.

Walikota Surakarta menyebut Kartu Layak Kerja disiapkan untuk membantu pembentukan ekosistem kerja dalam negeri yang lebih baik.

"Jadi Kartu Layak Kerja digunakan ekosistem untuk dalam negeri, karena banyak aduan penahanan ijazah, aduan dari pemberi kerja dan pelamar kerja maka ini KLK kita launching, agar jadi jaminan, tidak ada lagi penahanan ijazah, ketika ada pelamar kerja yang tidak bagus, ya lapor ke Dinas Tenaga Kerja, nanti kita cabut Kartu Layak Kerjanya," jelasnya.

Kontributor : Ari Welianto

Baca Juga: Tiba-tiba Dipanggil Jokowi ke Kediaman, Respati Ardi Dikenalkan ke Sosok Ini