Polemik Penolakan RUU TNI, Pasbata Nilai Ada Upaya Pecah Belah

SuaraSurakarta.id - Ketua Umum (Ketum) Relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Prabowo David Febrian buka suara terkait dengan beragam penolakan mengenai RUU TNI.

Seperti diketahui, RUU tersebut sudah disahkan DPR RI menjadi UU TNI hingga memunculkan sejumlah aksi demonstrasi manasiswa di berbagai daerah.

Unjuk rasa dipicu dengan mencuatnya kabar bangkitnya kembali Dwifungsi ABRI yang pernah terjadi pada masa Orde Baru ketika RUU TNI ini disahkan.

David Febrian menilai adanya kejanggalan di balik protes dan beragam aksi demontrasi tersebut.

Baca Juga: Dua Jam Bertemu, Terungkap Isi Pembicaraan Jokowi dengan Hashim Djojohadikusumo

Menurutnya, aksi demonstrasi ini layaknya setingan dan pesanan dari seseorang memecahbelah dan memunculkan rasa ketidakpercayaan kepada kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami mengingatkan para mahasiswa untuk berhati-hati ketika berdemo, karena apakah benar atas dasar keprihatinan atau pesanan. Kami sudah tahu siapa yang bermain di balik demo-demo adik-adik mahasiswa ini, sudahlah jangan coba-coba mengadu domba anak bangsa. Seperti mengadu domba rakyat dengan TNI-Polri," kata David saat ditemui di Solo, Minggu (23/3/2025).

"Aksi demo mahasiswa ini layaknya pesanan dan setingan dari orang-orang yang kami tahu ada di luar negeri dan dalam negeri. Jadi kami sudah tahu siapa sosok yang ada di balik demo ini," lanjut David.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pasbata, Budiyanto Hadinagoro menambahkan bahwa dirinya cukup prihatin dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat terkait pembahasan RUU TNI tersebut.

Padahal menurutnya kericuhan di sejumlah kota ketika aksi demonstrasi menolak RUU TNI disahkan tersebut tidak seharusnya terjadi.

Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo Mendadak Temui Jokowi di Solo, Ada Apa?

Lagi-lagi menurut Budi, hal itu justru merugikan banyak pihak baik masyarakat maupun aparat yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi. Padahal menurutnya, RUU TNI yang disahkan oleh DPR RI tersebut tidak sepenuhnya negatif.

"Saya cukup prihatin dengan terjadinya kericuhan di berbagai daerah atas adanya aksi demonstrasi menolak RUU TNI tersebut. Padahal kalau dikaji lebih dalam dan ditarik kronologi pengesahan RUU TNI ini tidak melulu negatif seperti ketakutan banyak pihak dengan munculnya kembali Dwifungsi ABRI," ungkap Budi, Sabtu (22/3/2025).

Budi menjelaskan bahwa jika menilik kronologi pengesahan RUU TNI sudah ada sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden RI.

"Kalau ditarik ke belakang, RUU TNI ini sudah diusulkan sejak masa bapak Jokowi. Jadi terus bukan karena background Presiden RI sekarang Bapak Prabowo Subianto adalah dari militer terus RUU TNI melenggang begitu saja," lanjut Budi.

Sementara itu Budi juga menjelaskan, jika dipahami lebih jauh isi dari RUU TNI ini berbeda dengan dwifungsi ABRI yang menjadi sentimen sensitif di masyarakat.

"Ada sejumlah poin krusial memang di RUU TNI ini, tapi sebenarnya poin-poin itu juga penambahan dari UU Nomor 34 Tahun 2004. Jadi memang sebenarnya UU TNI ini sudah ada sejak zaman Presiden SBY juga," imbuhnya.