Tolak RUU TNI, Mahasiswa UNS Demo di Depan DPRD Solo

SuaraSurakarta.id - Puluhan mahasiswa Universitas Sebelah Maret (UNS) Solo menggelar aksi penolakan Revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI, Rabu (19/3/2025) petang.

Aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Solo ini, para mahasiswa membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan, seperti 'Hapuskan RUU TNI', 'Batalkan RUU TNI', 'Pulangkan TNI ke Barak', hingga 'Supremasi Sipil'.

Dalam aksinya para mahasiswa juga menutup sebagian ruas Jalan Adi Sucipto. Mereka duduk sambil berorasi secara bergantian.

Presiden BEM UNS, Muhammad Faiz Yuhdi menegaskan bahwa aksi ini untuk memperingatkan DPRD Solo yang seharusnya menjadi representasi masyarakat daerah.

Baca Juga: Kolaborasi Inspiratif: Ibu-ibu Acacia Residence dan UNS Ciptakan Batik Karya Sendiri

"Di sini kita teman-teman daerah ingin memperingatkan DPRD yang seharusnya menjadi representasi masyarakat daerah. Untuk nanti mereka bisa menyampaikan, masih ada waktu masih ada harapan sebelum besok disahkan," terangnya, Rabu (19/3/2025).

"Sore hari ini kita turun untuk mengawal dari daerah yang harapannya dari DPRD Solo terbuka dialog dengan kita," jelas dia.

Faiz menjelaskan RUU TNI justru tentang bagaimana melibatkan militer ke dalam ranah-ranah sipil. Sehingga hal itu jelas akan membatasi ruang gerak masyarakat sipil. 

"Ini justru ditakutkan terjadi orde baru jilid 2. Kita ketahui bersama bahwa tempo sebelumnya orde baru dimana militer memegang kekuasaan penuh," ungkapnya.

Faiz mengatakan banyak sekali tragedi yang tidak pro rakyat. Sehingga sebelum hal itu terjadi maka dengan tegas lantang menolak hal tersebut.

Baca Juga: BRI dan UNS Gelar Program Pendampingan New Desa BRILiaN Batch 2 untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurutnya aksi hari ini lebih banyak mencerdaskan saja. Karena dengan judul kuliah di jalan. 

"Kita juga buka dialog dengan teman-teman DPRD agar mau menemui kita. Maka akan terjadi sirkulasi gagasan, sekarang kondisinya seperti apa dan nanti akhirnya kita titipkan harapan-harapan kita ke DPR yang besok akan melaksanakan paripurna," tandas dia.

Seperti diketahui, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja lagi bersama dengan pemerintah untuk membahas isi Revisi Undang-Undang TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) sore.

Tampak memang berdasarkan pantauan Suara.com, sejak Rabu sore sejumlah pimpinan Komisi I DPR seperti Utut Adianto, Dave Laksono, hingga Budisatrio Djiwandono merapat ke ruangan Banggar DPR tempat biasa Komisi I DPR menggelar rapat.

Sejumlah anggota Komisi I DPR juga ikut merapat di antaranya Rizki Natakusumah, Junico Siahaan, Farah Puteri Nahlia dan beberapa lainnya.

Sementara pemerintah diwakili Menkum Supratman Andi Agtas, Wamensesneg Bambang Eko Suherian, hingga Wamenhan Donny Ermawan.

Usai rapat yang berakhir saat waktu berbuka puasa, Supratman pun menjelaskan rapat digelar untuk membenarkan gramtikal atau tata bahasa draf RUU TNI yang sudah disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat 1.

"Nggak ada itu hanya menyesuaikan dengan dari sisi gramatikal saja, ada yang keamanan yang seharusnya pertahanan. Frasa-frasa jadi kalau keamanan nanti tafsirannya nanti TNI bisa urusan dengan tugas polri padahal itu tugas pokok adalah menyangkut soal pertahanan negara," kata Supratman saat ditemui awak media.

Ia menyatakan, tak masalah jika rapat kembali digelar untuk merombak draf RUU TNI padahal sudah disetujui dalam pengambilan keputusan komisi I DPR tingkat I.

"Nggak apa-apa, ini kan tetep juga sama, rapat kerja juga. Karena itu, itu hanya soal menyangkut tadi seperti diksi keamanan harusnya pertahanan," katanya.

Kendati begitu, Supratman mengaku lupa pasal apa yang dibenarkan dalam draf RUU TNI.

"Satu (pasal), lupa saya," katanya.

Lebih lanjut, saat ditanya apakah RUU TNI akan disahkan oleh DPR RI Kamis esok, Supratman mengaku belum tahu dan belum mendapatkan undangan.

"Saya belum tahu. kapan jadwalnya tergantung DPR ya," ujarnya.

Kontributor : Ari Welianto