Dikaitkan Hasto Kristiyanto Soal Revisi UU KPK, Ini Penjelasan Jokowi

SuaraSurakarta.id - Presiden ke-7 RI Jokowi masih disebut dan dikaitkan soal revisi Undang-undang (UU) KPK.

Bahkan dalam video Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang beredar, menyebut Jokowi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas revisi UU KPK. 

Saat ditemui Jokowi pun buka-bukaan atau menjelaskan terkait persoalan masalah revisi KPK tahun 2015 lalu.

"Gini ya, supaya kronologisnya harus runtut dilihat karena inikan jamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015, ada inisiatif dari DPR untuk memasukan revisi RUU KPK ke Prolegnas, coba dilihat lagi," terangnya saat ditemui, Rabu (26/2/2025) sore.

Baca Juga: Pengamat Politik: Penahanan Hasto Kristiyanto Dianggap Ganggu Marwah PDIP dan Megawati

Jokowi menjelaskan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah. Sehingga tidak jadi dibahas.

"2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk Prolegnas, karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju," ungkap dia.

"Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna. Atas semuanya atas inisiatif DPR, sudah itu saja," imbuhnya.

Ketika ditanya waktu mengeluarkan surat presiden (surpres), Jokowi menyebut kalau semua fraksi sudah setuju. Maka presiden mengeluarkan surat presiden.

"Surpresnya itu, kan kalau sudah semua fraksi di DPR menyetujui, semua fraksi di DPR setuju. Ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu, tapi bukan dari sini (sambil menunjuk dadanya)," jelas dia. 

Baca Juga: 'Serangan Balik' Hasto Minta KPK Periksa Keluarganya, Begini Respon Jokowi

Jokowi juga meminta agar semua pihak cek and ricek, mengingat sudah ada banyak berita di media massa. "Sampai setelah diundangkan. Saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi," tandasnya.