Pengamat Politik: Penahanan Hasto Kristiyanto Dianggap Ganggu Marwah PDIP dan Megawati

SuaraSurakarta.id - Penarikan Kepala Daerah PDIP dari Retret Magelang buntut penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, akan membawa dampak negatif serius bagi harmonisasi hubungan baik antara presiden Prabowo dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Krisis ini akan mengganngu relasi pusat- daerah dalam penyelengaraan pemerintah. Khususnya daerah yang masih tergantung dengan fiskal pusat akan mendapatkan imbasnya.

Hal itu dikatakan Pengamat Politik Undip Wahid Abdulrahman, menanggapi instruksi Megawati yang melarang kader-kadernya yang menjadi Kepala Daerah untuk mengikuti retret, program Presiden Prabowo tersebut.

"Tak bisa dipungkiri, sikap tegas Megawati itu sebagai respon atas penahanan Hasto Kristianto oleh KPK dalam kasus pelarian Harun Masiku. Mengganggu Hasto bisa dianggap merusak marwah partai dan Megawati," kata Wahid, Senin (24/2/2025).

Baca Juga: Pensiun, Momen Haru Teguh Prakosa Diantar Ribuan Masyarakat Menuju Kediaman Pribadi

Pengamat muda yang lagi naik daun ini menambahkan, keputusan KPK dalam penetapan tersangka kasus korupsi yang menyeret elit politik termasuk Hasto, sulit dipisahkan dari tarik-menarik relasi Prabowo sebagai presiden dan Megawati.
Apalagi jika penahanan itu bukan dilakukan karena tangkap tangan.

"Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK ada trigger utama. Hasto sebagai Sekjen tidak sekedar menjadi marwah partai (setelah Ketua Umum),namun juga memiliki hubungan psikologis yang kuat dengan Bu Mega. Menganggu Hasto bisa dinilai sebagai upaya merusak marwah partai dan menyakiti Bu Mega. Wajar jika kemudian Bu Mega merespon dengan instruksi penundaan Kepala Daerah untuk hadir dalam reatret di Magelang,"ucap dosen pengajar ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP itu.

Menurut Wahid, Megawati memiliki rekam jejak kuat dalam memegang ideologi partai dan sikap sebagai seorang demokrat dengan berbagai konsekuensinya. Tidak mudah untuk merubah pendirian mantan suami Taufik Kiemas itu.

Tsunami politik ini menurutnya akan menggangu semangat presiden Prabowo dalam melakukan pendisiplinan perencanaan pembangunan dan program pemerintah berpotensi menjadi tidak maksimal.

Sikap keras PDIP ini sinyal kuat partai banteng akan oposisi total. Padahal selama ini, upaya harmonisasi antara Prabowo-Mega sudah dirajut sedemikian rupa.

Baca Juga: Respati Ardi-Astrid Widayani Segera Dilantik, Ini Sikap DPC PDIP Solo

"Krisis ini berpotensi menganggu dinamika relasi pusat-daerah, khususnya bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan kuat fiskal terhadap pemerintah pusat (rasio ketergantungan keuangan). Bagaimanapun ada variabel politik yang berpengaruh kuat terhadap distribusi program pemerintah pusat di daerah," kata pengamat yang sedang mengambil Doktor Politik di Jerman itu.

Untuk mengatasinya, kata Wahid, diperlukan figur yang mampu menjembatani dan mengurangi daya rusak krisis politik ini.

Jika tidak segera dimitigasi berpotensi mengakibatkan disharmoni dalam penyelenggaraan pemda.

"Hubungan yang baik antara Bu Mega dan Presiden Prabowo menjadi salah satu variabel harapan berakhirnya krisis ini. Sehingga Program Pemerintah bisa berjalan tanpa gangguan," tutup Wahid.