Ahmad Luthfi: Pengentasan Kemiskinan Jadi Salah Satu Prioritas

SuaraSurakarta.id - Calon Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas.

Hal itu diungkapkan Luthfi usai Rembug Bareng Ngopeni Nglakoni di Boyolali, Sabtu (1/2/2025).

"Kami tidak menghitung 100 hari, tapi prinsip kami sudah membuat timeline," kata dia.

Ia mengatakan nantinya berbagai program kerja akan disesuaikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) maupun rancangan yang sudah ditetapkan di masa pimpinan sebelumnya.

Baca Juga: Tampil Brewokan Saat Bertemu Jokowi, Ahmad Lutfhi: Silaturahmi Saja

"Meski sudah ada keputusan dari Pj (penjabat sementara Gubernur Jawa Tengah) lama, kami akan melakukan perubahan yang akan datang," ujarnya.

Ia mengatakan sudah ada kesepakatan dengan semua partai politik untuk melakukan perubahan sehingga ke depan berbagai program yang juga merupakan janji politik dengan masyarakat bisa segera diakselerasi.

Selain pengentasan kemiskinan, pihaknya juga akan menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung kebijakan pusat.

"Selain itu juga industrialisasi, menurunkan angka pengangguran terbuka, dan memastikan stabilisasi harga," paparnya.

Selain itu, ia juga berkomitmen menjadikan UMKM naik kelas, yakni dari yang sebelumnya skala mikro menjadi kecil, dan dari kecil menjadi menengah.

Baca Juga: Sidang Gugatan Pilkada Jateng Digelar MK, Tim Ahmad Luthfi-Gus Yasin Optimis Menang

"UMKM jumlahnya hampir 150.000 itu skala mikro, itu adalah kewenangan bupati/wali kota. Biar naik kelas jadi UMKM kecil, itu kewenangan gubernur, kalau perlu menengah nanti provinsi. Ini nanti kami lakukan akselerasi sehingga ke depan UMKM kita lebih berdaya," jelas dia.

Ke depan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota agar di tingkat kecamatan ada rumah kreatif untuk UMKM.

Sementara itu, ia memastikan akan lebih rinci dalam menyampaikan berbagai program kerja yang menjadi prioritasnya.

"Kalau sudah ditetapkan akan kami sampaikan lebih rinci karena juga harus disesuaikan dengan PAD wilayah," katanya. [ANTARA]