SuaraSurakarta.id - Pemkab Boyolali siap membantu persoalan yang menimpa UD Pramono Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo.
Pemerintah setempat pun mencoba untuk memfasilitasi dan memediasi antara UD Pramono dengan KPP Pratama, tapi hasilnya deadlock.
"Kami dari pemerintah hadir memfasilitasi dan memediasi. Tapi hasil itu terjadi deadclok, kami bersama Pak Asisten 2 tidak sendiri bahkan sudah sampai bupati," terang Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Lusia Dyah Suciati saat dihubungi, Senin (4/11/2024).
Lusia mengatakan tahu ada permasalahan ini awalnya ada laporan dari masyarakat dalam hal ini peternak. Mereka takut dan khawatir kalau UD Pramono tutup, karena permasalahan rekeningnya diblokir dari bank atas perintah KPP Pratama.
Baca Juga: Waspad DBD! 856 Kasus Ditemukan di Boyolali, Naik Dua Kali Lipat
Kenapa diblokir, menurut KPP Pratama jika UD Pramono di tahun 2018 memiliki tunggakan pajak senilai Rp 670 juta.
"Tapi menurut UD Pramono dari komunikasi intens internal di sana secara lisan atau tagihan itu sudah clear semua. Bahkan Pak Pramono mendapatkan penghargaan pajak di tahun 2022, tapi merasa clearnya itu," katanya.
"Tapi tiba-tiba di tahun 2024 muncul lagi tagihan, Pak Pram tidak mau dan bersikukuh kalau pemahamannya sudah clear. Jadi ini masalahnya UD Pramono dan KPP Pratama bukan pemkab, tapi kami mencoba hadir untuk memediasi masalah ini," lanjut dia.
Menurutnya ada 1.300 peternak itu yang difasilitasi oleh UD Pramono. Karena kalau UD Pramono ditutup, maka mereka tidak bisa mengirimkan susunya yang per hari itu mencapai 20 ribu liter.
"Itu mau dibawa kemana kalau sampai UD Pramono tutup. Satu hari itu ada 20 ribu liter susu yang masuk ke sana," ungkapnya.
Baca Juga: Tanding Fun Football di Boyolali, Kaesang Pangarep Pede Pakai Jersey 'Putra Mulyono'
Lusia mengaku beliau itu memahami berdasarkan komunikasi dengan kantor pajak. Memang tidak ada hitam putihnya, jadi diminta bayar segini terus urusannya rampung.
"Ternyata secata tertulis tidak seperti itu, ini kan sulit. Jadi intinya itu Pak Pram itu bukan mau mangkir dari pajak tapi karena pahamnya itu sudah clear, karena sampai tahun 2024 itu rutin selalu membayar pajak cuma yang dipermasalahkan itu di tahun 2018," jelas dia.
Pemkab berharap masalah bisa selesai dan susu-susu dari ribuan peternak itu bisa terlayani dengan lancar. Karena peternak itu hidupnya dari peternakan, kalau susunya tidak ada yang nampung akan kesulitan.
"Harapan kami ada win-win solution dan UD Pramono tetap beroperasi. Kita tidak mau intervensi seperti apa sih dulu komunikasinya," sambungnya.
Lusia mengatakan rencana dari dirjen pajak kementerian keuangan mau datang, Rabu (6/11/2024) nanti. Harapannya ada kebijakan dari sana, ada pembukaan blokir dan bisa beroperasi lagi.
"Rencana besok rabu dari dirjen pajak kementerian keuangan mau datang ke sini. Yang jelas ada win-win solution, karena UD Pramono inikan menghidupi banyak orang dan berkelanjutan peternakan di Boyolali," pungkas dia.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
-
Pemerintah Sudah Kantongi Rp29,9 Triliun Pajak Ekonomi Digital
-
3 Hari Jelang Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siap-siap Harga Tiket Pesawat Naik Ibu-Bapak!
-
BRI Bagikan Tips Lindungi Data dari Penipuan Berkedok Tagihan Pajak
-
Viral Video Susu Sapi Terbuang, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Tolong Prioritaskan Peternak Lokal
-
Apresiasi Coretax, Politisi Demokrat: Sebenarnya Selama ini Masyarakat Kesulitan Isi SPT
Terpopuler
- Tanggapi Kisruh Andre Taulany Parodikan Gelar Raffi Ahmad, Feni Rose: Lagian Kantor yang Kasih di Ruko
- Berani Minta Maaf ke Lembaga Kerukunan Sulsel, Denny Sumargo Dapat Dukungan dari Sumatera sampai Papua
- Harta Kekayaan Roy Suryo yang Dituduh sebagai Pemilik Akun Fufufafa
- Profil Lex Wu: Tantang Ivan Sugianto Duel usai Paksa Anak SMA Menggonggong
- Geng Baru Nikita Mirzani Usai Lepas dari Fitri Salhuteru Disorot: Circlenya Lebih Berkualitas
Pilihan
-
Setelah Dihitung, Wamenhub Bilang Harga Tiket Pesawat Bisa Turun di Libur Nataru
-
Luhut Yakin Prabowo Bisa Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Ini Strateginya
-
Teken Dealership Agreement Eksklusif, MAB Jadi Distributor Resmi Truk Yutong di Indonesia
-
Tol Balikpapan-Samarinda Sepi Peminat Meski Persingkat Waktu Menuju IKN, Apa Alasannya?
-
IKN Tak Berpenghuni? Akademisi Sindir Minta Jokowi yang Jadi "Penunggunya"
Terkini
-
Kesetiaan Cinta Ahmad Luthfi dan Pesan Amanah dari Mendiang Sang Istri
-
Tas Mewah Kaesang Pangarep Dipertanyakan, LP3HI dan MAKI Gugat Bea Cukai Solo
-
Rokok Polos Ancam Ribuan Pekerja! Petani, Buruh dan Akademisi Bersuara
-
SK Dinilai Langgar Undang-undang, Sayap PPP Laporkan Menteri Hukum ke Prabowo Subianto
-
Kebijakan Kemasan Polos: Ancaman Besar bagi Ekonomi Petani Tembakau Jateng