SuaraSurakarta.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyoroti rencana program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ini terkait isu boros pangan yang mengintai Indonesia. Bahkan pemborosan pangan di Indonesia setiap tahunnya mencapai 30 persen.
Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas RI, Nyoto Suwignyo mengatakan telah menyoroti terkait isu boros pangan dalam program makan bergizi gratis milik Prabowo-Gibran.
Bapanas telah meninjau sejumlah lokasi uji coba pelayanan makan bergizi gratis. Ternyata dalam penyiapan program tersebut, soal pemborosan pangan telah diperhatikan oleh tim teknis.
"Sebenarnya Pak Prabowo dan Gibran sudah memiliki lokasi-lokasi uji pelayanan makan bergizi gratis. Saya sudah tinjau di salah satunya dan telah menerapkan konsep food lost dan food waste (sampah makanan)," terangnya saat ditemui dalam Peringatan The International Day of Awarness of Food Loss and Food Waste (IDAFLW) 2024 di Taman Pamedan Mangkunegaran Solo, Minggu (29/9/2024).
Nyoto menjelaskan soal food waste usai penyajian makanan, apabila tersisa dan itu dikumpulkan kemudian dihitung. Berapa total yang tersisa dibanding total yang diberikan kepada siswa.
"Itu akan bisa dijadikan bahan evaluasi, apakah kemudian banyak yang tersisa atau sebenarnya masyarakat Indonesia sangat sudah peduli terhadap makanan yang diberikan," ungkap dia.
Menurutnya catatan-catatan ini sudah menjadi bagian tata kelola yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis pelayanan makan bergizi. Bapanas sendiri terus mendorong gerakan moralitas pangan.
"Mudah-mudahan kalau ini terlaksana harusnya dari total jumlah kelompok sasaran makan bergizi gratis bisa menghabiskan makanan. Ini akan lebih bermanfaat, persoalan food waste dari makan bergizi bisa menekan pemborosan makanan di Indonesia," paparnya.
Baca Juga: Gibran dan Selvi Ananda Masih Terdaftar DPT Solo, Nyoblos di TPS Mana?
Nyoto mengatakan berharap soal catatan data presentase boros pangan dalam program makan bergizi gratis bisa menjadi pertimbangan untuk menekan angka pemborosan makanan di Indonesia.
"Pemborosan makanan yang terjadi di Indonesia bisa berimbas ke berbagai sektor termasuk impor. Jadi pemerintah dan masyarakat harus sadar dan menggalakkan program moralitas pangan," jelas dia.
Dalam kesempatan ini, Nyoto menyebut tingkat pemborosan pangan di Indonesia mencapai 30 persen per tahun. Melihat kondisi itu Bapanas telah menyusun sejumlah rancangan termasuk draft peraturan pemerintah untuk menekan pemborosan pangan.
"Mendorong pemerintah untuk menyusun aturan sebagai mana peta jalan food lost and food waste. Harus ada regulasi yang mendasari, Bapanas juga siapkan draft rancangan Perpres bermuatan tata kelola yang lebih baik dalam mengelola food lost and food waste. Ini akan menjadi pedoman baik pemerintah pusat sampai daerah," sambung dia.
Nyoto mengakui ini akan efektif jika perpres sudah ditekan presiden. Optimis ini akan efektif, karena banyak pihak baik pemerintah, penggiat, hingga universitas yang ikut terlibat.
"Apakah efektif? Efektif jika perpres diteken bapak presiden. Kami sangat optimis efektif," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hasil Survei Terbaru SMRC Soal Capres: Prabowo Hanya Raih 9,8 Persen, Kalah Telak Dari Dedi Mulyadi
- Kronologi Gubernur Bali Wayan Koster Diamuk Pegawai SPBU
- Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih Dinilai Sebagai Langkah Mundur
- Indonesia Masuk Nominasi AFC Awards 2026, PSSI Bersaing dengan Kamboja dan Myanmar
- 4 Slip On Lokal Terbaik Menurut Review Pengguna, Empuk Buat Jalan Jauh hingga Jogging
Pilihan
-
Mantan Kadiv Hubinter Napoleon Bonaparte Meninggal, Pengacara: Doakan Bapak Diampuni Dosa-dosanya
-
Pekan Kelam IHSG: Drama BYAN Haji Isam, Turun Kelas MSCI Hingga Rekor Terburuk Bursa
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
-
Singapura Bongkar 7 Perusahaan Indonesia Terkait Karhutla, Ini Daftar Lengkapnya
-
Asap Karhutla Hari Ini Sudah Sampai Jakarta dan Banten!
Terkini
-
AI Makin Canggih, Humas Dituntut Jaga Kepercayaan Publik dan Tangkal Disinformasi
-
Fantastis! Bupati Klaten Terima Setoran Pengusaha Tambang, Ratusan Juta Rupiah Mengalir
-
Soal Hak Angket Polemik Ijazah Gibran, Jokowi: Itu Hak Konstitusional Partai Politik di DPR
-
Jokowi Buka-bukaan Soal Isu Ijazah Palsu: Ada Penumpang Gelap dan Operasi Politik!
-
Bupati Klaten Terjaring OTT KPK di Rumah Dinas, Begini Reaksi Sang Wakil Bupati