Scroll untuk membaca artikel
Ronald Seger Prabowo
Rabu, 26 Juni 2024 | 15:17 WIB
Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo. [Suara.com/Ari Welianto]

SuaraSurakarta.id - Enam petinggi partai politik (parpol) besar di Kota Solo bertemu tanpa PDIP dalam persiapan menghadapi Pilkada Solo 2024.

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo tidak mempermasalahkan adanya pertemuan enam parpol tanpa PDIP. Bahkan dirinya tidak gentar adanya koalisi besar yang dibentuk oleh parpol yang ada di parlemen.

"Itu hak dari masing-masing partai kok. Bagi PDIP diundang ya kita berangkat, tidak diundang pun tidak punya pemikiran yang negatif pada siapapun," terang Rudy, Rabu (26/6/2024).

Rudy menegaskan itu hak dari masing-masing ketua partai yang akan membentuk koalisi besar. Itu silahkan saja karena nanti yang memilih itu rakyat.

Baca Juga: Pilkada Solo: Momen Haru Blusukan Sekar Tandjung, Warga Kampung Pelangi Titipkan Impian Masa Depan

"Itu hak masing-masing ketua partai. Kalau saya kemarin silahturahmi ke PKS  dan PKS silahturahmi ke sini. Monggo saja, nanti yang milih rakyat, pilkada itu beda dengan pilpres," ungkap dia.

Mantan Wali Kota Solo ini dengan tegas tak gentar dengan adanya koalisi besar yang dibentuk. Karena yang namanya kompetisi itu tidak ada rasa pesimis, harus optimis. 

"Semua yang menentukan rakyat kan dan rakyat sudah bisa menilai, merasakan situasi kondisi sekarang. Dulu waktu saya jadi wali kota sekarang sudah mulai dibanding-bandingkan, aku tidak suka kalau dibanding-dibandingkan," jelasnya.

"Bagaimana rakyat ini menentukan sikap di dalam bilik. Lima menit menentukan masa depan keluarga lima tahun," lanjut dia.

Menurutnya sesuai dengan persyaratan PDIP itu mampu mencalonkan sendiri. Tapi kalau ada yang mau ikut mendukung dan sebagainnya silahkan saja.

Baca Juga: Pilkada Solo 2024: 6 Petinggi Parpol Bertemu, Bakal Bentuk Koalisi Besar Hadapi PDIP?

"PDIP sesuai persyaratan itu mampu mencalonkan sendiri. Kalau dari DPP mewajibkan, mengharuskan, dan mengarahkan untuk koalisi atau kerjasama dengan partai lain, itu kewenangan DPP nanti," paparnya.

Load More