SuaraSurakarta.id - Internal DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jateng memanas. Hal itu setelah munculnya mosi tidak percaya yang digulirkan 25 DPD dari 34 PSI se-jawa Tengah.
Mereka menuntut Ketua DPW PSI Jateng, Antonius Yogo Prabowo untuk dicopot.
Ketua DPD PSI Kabupaten Jepara Albert Siahaan menjelaskan, langkah ini dilakukan kader PSI ditingkat daerah bukan karena banyak keder yang tidak berhasil melenggeng ke legislator.
"Ini dalam rangka agar PSI kedepan lebih baik lagi. Apalagi sejak awal, semangat PSI adalah membina generasi muda agar bisa berkiprah di Politik. Sehingga kami ingin pemimpin yang bisa mengayomi pengurus," kata Albert dalam pertemuan di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Selasa (30/4/2024).
Albert mengatakan para kader di partai merasakan diskriminasi pada saat pemilu lalu. Dimana kepemimpinan DPW yang yang menjalankan roda kepartaian tidak sesuai aturan.
"Misalkan ketua DPW melakukan penggantian pengurus ditingkat DPD tidak sesuai aturan atau inkonstisional," ujarnya.
"Ada aturan dari DPP, dimana struktural DPD tidak boleh diganti selama masa pemilu berlangsung. Tetapi ada beberapa DPD yang diganti strukturalnya dimasa Kampanye oleh DPW, sehingga terjadi kekacauan ditubuh partai pada saat pemilu," tutur dia.
Lebih lanjut kepemimpinan Yogo juga dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi, terutama terkait anggaran kepartaian.
"Jadi kami tidka tahu informasi apa yang ada di DPW, terutama keungan ya. Padahal itu seharusnya kita tahu," tegas Albert.
Baca Juga: Hasil Survei Tinggi, Pengamat Prediksi Kaesang Pangarep Ogah Maju Pilkada Solo
Hal senada juga diungkapkan Ketua Devisi Harian DPD PSI Kabupaten Karanganyar, Bondan Devi. Fenomena diskirimnasi ini juga terjadi di struktural partai PSI di Bumi Intanpari ini.
Dia menceritakan, Yogo sempat datang ke Karanganyar dan menyampakaikan akan ada pergantian pengurus. Dimana saat itu, dari 17 kemacamatan di Karanganyar terbentuk 13 DPC dan muncul nama untuk kepengurusan DPD, termasuk ketunya.
"Namun kemudian Bro Yogo membawa salah satu nama lain tanpa sepengetahuan temen-temen DPC yang akan dijadikan ketua DPD atas rekomendasi DPP, setelah ditanya ke DPP, tidak ada rekomendasi itu," tutur dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
Terkini
-
Waktunya Berbuka! Cek Jadwal Azan Magrib dan Isya Kota Surakarta
-
Cegah Tawuran, Kapolresta Solo Pastikan Larangan Perang Sarung
-
Jadwal Buka Puasa Kabupaten Sragen Kamis 19 Februari Lengkap dengan Doanya
-
Kolaborasi Warga dan Polisi Berhasil Gagalkan Pencurian Honda Beat di Laweyan
-
Semua Saksi Jaksa Bantah Dakwaan, Klaim Dana Hibah untuk Pilkada Terpatahkan di Persidangan