SuaraSurakarta.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Solo digoyang isu dugaan dana bantuan politik (Banpol) yang menguap sejak 2019.
Sejumlah kader PSI Kota Solo buka suara dan menyebut sejak 2019 silam penggunaan dana mencapai ratusan juta itu tak jelas penggunaannya.
Salah seorang kader DPD PSI Solo, Dimas Bambang Laksono Putro mengaku, banyak kader yang mempertanyakan penggunaan dana Banpol tersebut. Bahkan, belakangan makin menguat hingga melakukan desakan untuk dilakukan trasparansi dari pengurus DPD PSI Kota Solo.
"Sejak 2019, alokasi dana itu gak jelas. Kalau gak percaya, tanyakan ke masing-masing lima DPC PSI Kota Solo," tandas Dimas, Selasa (9/4/2024).
Dikatakan, pihaknya telah berupaya untuk menanyakan alokasi dana yang dicairkan melalui Kantor Kesbangpol Kota Solo. Namun, selalu saja tak mendapat jawaban.
"Terakhir kemarin, saat dilakukan pertemuan. Saya sempat menanyakan hal tersebut (masalah alokasi dana Banpol-red), malah saya dikatain berisik. Lalu, saya suruh tanya langsung ke Yogo (Ketua DPW PSI Jateng yang sebelumnya sebagai Ketua DPD PSI Kota Solo)," ungkap Dimas.
Mendapat jawaban tersebut, dirinya justru mempertanyakan terkait struktur kepartaian berlambang mawar merah tersebut.
"Saya kan cuma kader. Ada strukturalnya, meningkat ke atas. Lha masak, saya suruh langsung ke Yogo. Ini gak solutif, kami hanya ingin tahu itu," tegasnya.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir kondisi DPC PSI di lima kecamatan Kota Solo sangat memprihatinkan. Tak adanya kegiatan yang didukung anggaran dari DPD, terpaksa masing-masing kader merogoh kocek untuk terjun ke lapangan.
Baca Juga: Driver Ojol Asal Solo Lolos Anggota DPRD: Ngaku Masuk Politik Gara-gara Jokowi
"Permintaan kader itu sebenarnya gampang mas, intinya transparansi anggaran di internal PSI Solo. Kalau caranya seperti ini, ya kan gak adil," ungkapnya.
Dimas menerangkan, dalam pertemuan internal partai tersebut juga pengurus PSI yakni Muh Bilal (Wakil Ketua DPW PSI Jateng), Tri Mardiyanto (Sekretaris DPD PSI Solo), dan Mukti Junianto (anggota struktural DPD PSI Solo)
Hal senada juga diungkapkan oleh kader PSI kota Solo, Alexander Tejo Wibowo. Mantan Ketua DPC PSI Jebres tahun 2019-2021 ini mengaku, sama sekali tidak mengetahui pencairan dana dari Kesbangpol Kota Solo. Sedangkan, untuk alokasi di wilayahnya juga tidak ada sama sekali.
"Saat kepengurusan saya selama dua tahun, dana di DPC itu nihil. Gak ada sama sekali, bantuan dari DPD. Sehingga, kami terpaksa iuran," ujarnya.
Disinggung keinginan dirinya, pria yang akrab disapa Alex ini mengaku, alokasi dana dari Kesbangpol dapat digunakan untuk membesarkan PSI di Kota Solo.
"Harusnya kan transparan, ini dari DPD ke DPC ada sekian (alokasi anggaran). Jadi semua sama-sama tahu. Begitu juga, laporan pertanggung jawaban. Semua kader juga dapat mengakses untuk penggunaan anggaran tetsebut," harapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Ini Program Wali Kota Solo untuk Mengentaskan Angka Pengangguran dan Kemiskinan
-
Tangisan Driver Ojol Penghasilannya Turun Drastis, Dulu Bisa Rp300 Ribu Per Hari, Sekarang Sulit
-
Hadiri Rakorwil Papua Pegunungan, Kaesang Tegaskan Papua Juga Harus Semaju Daerah Lain
-
Angka Pengangguran di Kota Solo Lebih Tinggi dari Daerah di Soloraya, Capai 13,5 Ribu Jiwa
-
Ditjen Hubla Kemenhub Digugat ke PTUN Jakarta Terkait Konsesi Alur Mahakam