SuaraSurakarta.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Solo digoyang isu dugaan dana bantuan politik (Banpol) yang menguap sejak 2019.
Sejumlah kader PSI Kota Solo buka suara dan menyebut sejak 2019 silam penggunaan dana mencapai ratusan juta itu tak jelas penggunaannya.
Salah seorang kader DPD PSI Solo, Dimas Bambang Laksono Putro mengaku, banyak kader yang mempertanyakan penggunaan dana Banpol tersebut. Bahkan, belakangan makin menguat hingga melakukan desakan untuk dilakukan trasparansi dari pengurus DPD PSI Kota Solo.
"Sejak 2019, alokasi dana itu gak jelas. Kalau gak percaya, tanyakan ke masing-masing lima DPC PSI Kota Solo," tandas Dimas, Selasa (9/4/2024).
Baca Juga: Driver Ojol Asal Solo Lolos Anggota DPRD: Ngaku Masuk Politik Gara-gara Jokowi
Dikatakan, pihaknya telah berupaya untuk menanyakan alokasi dana yang dicairkan melalui Kantor Kesbangpol Kota Solo. Namun, selalu saja tak mendapat jawaban.
"Terakhir kemarin, saat dilakukan pertemuan. Saya sempat menanyakan hal tersebut (masalah alokasi dana Banpol-red), malah saya dikatain berisik. Lalu, saya suruh tanya langsung ke Yogo (Ketua DPW PSI Jateng yang sebelumnya sebagai Ketua DPD PSI Kota Solo)," ungkap Dimas.
Mendapat jawaban tersebut, dirinya justru mempertanyakan terkait struktur kepartaian berlambang mawar merah tersebut.
"Saya kan cuma kader. Ada strukturalnya, meningkat ke atas. Lha masak, saya suruh langsung ke Yogo. Ini gak solutif, kami hanya ingin tahu itu," tegasnya.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir kondisi DPC PSI di lima kecamatan Kota Solo sangat memprihatinkan. Tak adanya kegiatan yang didukung anggaran dari DPD, terpaksa masing-masing kader merogoh kocek untuk terjun ke lapangan.
Baca Juga: Dorong KGPAA Mangkunegara X Maju di Pilkada Solo, PSI: Yang Bisa Melanjutkan Cuma Dia
"Permintaan kader itu sebenarnya gampang mas, intinya transparansi anggaran di internal PSI Solo. Kalau caranya seperti ini, ya kan gak adil," ungkapnya.
Dimas menerangkan, dalam pertemuan internal partai tersebut juga pengurus PSI yakni Muh Bilal (Wakil Ketua DPW PSI Jateng), Tri Mardiyanto (Sekretaris DPD PSI Solo), dan Mukti Junianto (anggota struktural DPD PSI Solo)
Hal senada juga diungkapkan oleh kader PSI kota Solo, Alexander Tejo Wibowo. Mantan Ketua DPC PSI Jebres tahun 2019-2021 ini mengaku, sama sekali tidak mengetahui pencairan dana dari Kesbangpol Kota Solo. Sedangkan, untuk alokasi di wilayahnya juga tidak ada sama sekali.
"Saat kepengurusan saya selama dua tahun, dana di DPC itu nihil. Gak ada sama sekali, bantuan dari DPD. Sehingga, kami terpaksa iuran," ujarnya.
Disinggung keinginan dirinya, pria yang akrab disapa Alex ini mengaku, alokasi dana dari Kesbangpol dapat digunakan untuk membesarkan PSI di Kota Solo.
"Harusnya kan transparan, ini dari DPD ke DPC ada sekian (alokasi anggaran). Jadi semua sama-sama tahu. Begitu juga, laporan pertanggung jawaban. Semua kader juga dapat mengakses untuk penggunaan anggaran tetsebut," harapnya.
Informasi yang dihimpun, besaran alokasi dana Kesbangpol tersebut mencapai ratusan juta dengan rincian tiap tahun dilakukan pencairan dua kali dengan angka sekitar puluhan juta.
Berita Terkait
-
Usut Kasus Korupsi Tanah Rorotan, KPK Sita Rumah Mewah di Medan
-
Sudah Dijadwalkan, Komisi III Bakal Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim-Cawas KPK Pekan Depan
-
Modus Eks Pejabat Basarnas Korupsi Kendaraan Penyelamat, Negara Rugi Puluhan Miliar
-
Perhitungan Kerugian Negara Rp 300 Triliun Dipertanyakan Saat Sidang Korupsi Timah
-
KPK Kalah di Praperadilan dari Paman Birin, Anggota Komisi III: Itu Menjadi Koreksi
Terpopuler
- Tanggapi Kisruh Andre Taulany Parodikan Gelar Raffi Ahmad, Feni Rose: Lagian Kantor yang Kasih di Ruko
- Berani Minta Maaf ke Lembaga Kerukunan Sulsel, Denny Sumargo Dapat Dukungan dari Sumatera sampai Papua
- Harta Kekayaan Roy Suryo yang Dituduh sebagai Pemilik Akun Fufufafa
- Profil Lex Wu: Tantang Ivan Sugianto Duel usai Paksa Anak SMA Menggonggong
- Geng Baru Nikita Mirzani Usai Lepas dari Fitri Salhuteru Disorot: Circlenya Lebih Berkualitas
Pilihan
-
Setelah Dihitung, Wamenhub Bilang Harga Tiket Pesawat Bisa Turun di Libur Nataru
-
Luhut Yakin Prabowo Bisa Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Ini Strateginya
-
Teken Dealership Agreement Eksklusif, MAB Jadi Distributor Resmi Truk Yutong di Indonesia
-
Tol Balikpapan-Samarinda Sepi Peminat Meski Persingkat Waktu Menuju IKN, Apa Alasannya?
-
IKN Tak Berpenghuni? Akademisi Sindir Minta Jokowi yang Jadi "Penunggunya"
Terkini
-
Kesetiaan Cinta Ahmad Luthfi dan Pesan Amanah dari Mendiang Sang Istri
-
Tas Mewah Kaesang Pangarep Dipertanyakan, LP3HI dan MAKI Gugat Bea Cukai Solo
-
Rokok Polos Ancam Ribuan Pekerja! Petani, Buruh dan Akademisi Bersuara
-
SK Dinilai Langgar Undang-undang, Sayap PPP Laporkan Menteri Hukum ke Prabowo Subianto
-
Kebijakan Kemasan Polos: Ancaman Besar bagi Ekonomi Petani Tembakau Jateng