Scroll untuk membaca artikel
Ronald Seger Prabowo
Selasa, 30 April 2024 | 16:00 WIB
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa saat rapat paripurna di DPRD Solo, Selasa (30/4/2024). [Suara.com/Ari Welianto]

SuaraSurakarta.id - Sejumlah proyek program prioritas yang digagas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapatan sorotan dari DPRD Solo.

Sorotan ini mengemuka saat Rapat Paripurna DPRD Solo dalam rangka Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Solo tahun anggaran 2023 di Graha Paripurna DPRD Solo, Selasa (30/4/2024) siang.

Ada 9 dari 17 titik program prioritas yang disorot DPRD, yakni Masjid Raya Sheikh Zayed, Revitalisasi Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto, Revitalisasi Taman Balekambang. 

Lalu Museum of Culture and Technologi, Islamic Center, Revitalisasi Kebun Binatang Jurug, Revitalisasi Sentra IKM Meubel Gilingan, PLTSa Putri Cempo, dan Solo Technopark (STP).

Baca Juga: Diklaim Sejumlah Parpol Sebagai Kader, Gibran: Secara Resmi Belum Kemana-mana

Wakil pimpinan DPRD Solo, Sugeng Riyanto mengatakan proyek Masjid Raya Zayed Keberadaan berada di luar perencanaan dalam dokumen (RPJMD) Kota Solo Tahun 2021-2026. Padahal di tengah kota ada Masjid 
Sriwedari yang belum selesai. 

"Masjid Sriwedari seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu. Keberadaan Masjid Raya Sheikh Zayed saat ini sudah mulai menimbulkan beberapa dampak yang tidak diinginkan, oleh karena banyak infrastruktur yang 
belum direncanakan secara baik," terangnya saat menyampaikan laporan rekomendasi, Selasa (30/4/2024).

Sugeng menjelaskan dampak yang tidak diinginkan itu, sepert terjadinya kemacetan, penyediaan lahan parkir yang belum optimal, menimbulkan pusat-pusat oleh-oleh tradisional yang dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu dan belum menggerakkan UMKM di Kota Solo secara keseluruhan. 

"Dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya tidak pernah dikoordinasikan dengan DPRD. Kejadian serupa diharapkan tidak terulang lagi, harus ada komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan dan Kepala Daerah sehingga terwujud prinsip-prinsip penyelenggaraan  pemerintahan yang baik," ungkap dia.

Soal Revitalisasi Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto memang terjadi kenaikan omzet penjualan dari para pelaku UMKM yang cukup signifikan. Tapi itu tidak berdampak pada kenaikan PAD.

Baca Juga: Tak Akan Mundur Sebagai Wali Kota Solo, Gibran: Itu Perintah dari Pak Presiden Terpilih

"Jadi ke depan harus ada kajian soal keberadaan Koridor Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto terhadap PAD. Bahkan belum ada data pelaku UMKM yang terlibat dalam koridor ini," katanya.

Terkait Taman Balekambang hingga saat ini belum diserahkan ke pemkot. Padahal revitalisasi sudah selesai Desember 2023 lalu, tapi hingga April 2024 ini belum diserahkan.

"Akibat belum adanya penyerahan maka momentum lebaran 2024 kemarin yang seharusnya berdampak pada peningkatan PAD menjadi hilang. Ini harus dipertegas kepemilikan lahan ini milik siapa, kapan hasil renovasi akan diserahkan, pengelolaannya kelak oleh siapa, dana untuk operasional besok diambil dari mana, apakah nanti akan menyumbang ke PAD secara signifikan," papar dia.

"Ini perlu mendapatkan jawaban secara baik dan bijaksana. Setelah diterimanya rekomendasi LKPJ ini, maka Wali Kota harus segera berkoordinasi dengan DPRD untuk membahas rencana pengembangan Taman Balekambang ke depan," lanjutnya.

Sugeng mengatakan untuk pembangunan Museum of Culture and Technology yang di kawasan Pedaringan juga tidak sesuai visi-misi dari dokumen RPJMD Kota Sol Tahun 2021-2026. 

"Kawasan Pedaringan dulu merupakan kawasan aneka usaha, tahun 2023 ada hibah untuk museum dan itu jelas tidak sesuai visi-misi dari RPJMD. Bahkan tidak sesuai dengan master plan dan Perda Penyertaan Modal Perusahaan  Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Solo," jelas politisi PKS ini.

Load More