Suhu Politik Masih Panas, Muhammadiyah Minta Para Elite Tidak Menarik Masyarakat dalam Konflik

SuaraSurakarta.id - Usai pemilihan umum, suhu situasi politik masih juga memanas. Hal itu tentu membuat reaksi para petinggi organisasi masyarakat (ormas), salah satunya Muhammadiyah. 

PP Muhammadiyah meminta elite politik tidak menarik masyarakat dalam konflik politik yang tengah terjadi setelah pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres).

"Elite politik hendaknya tidak menyeret masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dikutip dari ANTARA pada Rabu (6/3/2024).

Abdul menyoroti fenomena hak angket atas dugaan kecurangan saat pemilu yang sedang bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Baca Juga: Logistik Pemilu Sukoharjo Aman! 5 Kecamatan Sudah Kembali, 7 Kecamatan Lagi Menyusul

Menurut dia, hak angket ini merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh anggota legislatif dan sah secara undang-undang.

Meski demikian, dia berharap hak angket ini jangan dijadikan sebagai sumber konflik antara masyarakat yang pro dengan kontra akan hasil pemilu.

"Masyarakat tidak seharusnya risau dengan dinamika politik di DPR," tuturnya.

Dengan tidak digunakkannya hak angket sebagai pemicu konflik, dia yakin kondisi masyarakat akan kembali kondusif dan tenteram, bahkan setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah dinilai turut berperan membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas masyarakat saat dan setelah pemilu.

Baca Juga: Pasca Pemilu, Petugas Pengamanan dan PPK Sukoharjo Jalani Pemeriksaan Kesehatan

"PP Muhammadiyah ini adalah organisasi kemasyarakatan yang bernapaskan Islam dan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto saat mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).