Pemilik SPBU di Jurug Kaget Dapat Denda Rp 617 Juta dari BPH Migas, Ini Kronologi Lengkapnya

SuaraSurakarta.id - Pemilik SPBU Jurug, Kecamatan Jebres, Kota Solo kaget lantaran mendapat denda dari BPH Migas dengan nilai fantastis.

Denda sebesar Rp617 juta ini dikenakan lantaran diduga menjual BBM bersubsidi jenis bio solar melebihi kuota.

Manager SPBU 44.571.09 Jurug, Edi Kistoro mengatakan, tidak hanya SPBU Jurug saja yang mendapat denda tersebut.

Namun, ada sejumlah SPBU lain yang mendapat denda serupa. Rata-rata mereka mendapat denda sekitar Rp200 hingga Rp300 jutaan.

"Tentu saja kaget. Lha wong untungnya saja nggak  sesuai dengan dendanya. Kami sekarang masih melakukan upaya klarifikasi bersama teman-teman paguyuban SPBU Solo Raya. Tapi sampai sekarang belum ada klarifikasi dari pihak terkait," kata Edi, Rabu (20/12/2023).

Terkait denda tersebut, Edi mengaku, enggan untuk melayani penjualan bio solar di tempatnya bekerja. Hal ini dilakukan, sebagai salah satu bentuk protes lantaran denda itu tak masuk akal.

Sedangkan, disinggung isi surat yang dikirimkan oleh BPH Migas tersebut, Edi mengaku, pihaknya dinilai menjual solar melebihi ketentuan.

Kelebihan tersebut mencapai 176.508 liter. Dimana, untuk tiap liter denda sebesar Rp. 3.500, sesuai dengan subsidi solar yang diberikan pemeritah.

"Yang membuat janggal, itu denda pada bulan Juli 2023. Namun, surat baru kami terima pada 2 bulan lalu. Tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Kami tahu, ada denda ini saat rapat bersama Hiswana (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas) Migas cabang Solo. Jadi kami sangat keberatan, karna tidak sesuai dengan margin kami," ungkap Edi.

Baca Juga: Terungkap! Ini Sosok Pria Pelempar Korek Api Menyala ke Tanki Sepeda Motor di SPBU dan Kondisinya

Terkait denda, Edi menegaskan, sama sekali tak melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Dimana, dia menjual BBM Jenis Bio Solar sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Yakni sebanyak 7 kiloliter per hari.

"Kuotanya segitu. Tidak bisa kita kemudian minta tambahan. Nah angka over kuota pada bulan Juli itu dari mana? padahal bulan-bulan lainnya sama," tandas Edi.

Dari pertamina sendiri, lanjut Edi, memperbolehkan pihak SPBU melakukan pelunasan selama setahun. Sehingga dalam sebulan mereka harus membayar Rp. 51 juta. Sejak surat ini terbit, Edi mengatakan, bila pihaknya telah melakukan pembayaran selama satu kali pada bulan November lalu.

"Untuk bulan ini belum. Kemudian, saya rasa ini sangat berat ya. Karena keuntungan kami saja tidak sampai segitu. keuntungan kita pada setiap bulan saja hanya Rp. 20 jutaan. Untuk pembayaran denda kemarin saja sampai mengorbankan gaji karyawan. Sehingga menurut kami ini sangat berat. Akhirnya sebagai wujud protes, kami sementara tidak menjual solar dulu," jelasnya.

Edi juga mengaku, ketika SPBU tidak bisa melunasi pembayaran denda, maka akan ada warning dari Pertamina dengan menutup SPBU Jurug.

"Tahun 2022 pernah kena denda Rp 200 juta, tapi masalah tersebut tidak ada kejelasannya meski kami melakukan pembayaran sesuai dendanya," katanya.