Bantah Rumor Gabung Partai Golkar untuk Maju Cawapres, Gibran: Siapa yang Bilang?

SuaraSurakarta.id - Politisi PDIP, yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dirumorkan akan bergabung dengan Partai Golkar untuk maju menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang.  

Rumor bergabungnya Gibran ke Golkar muncul sehari sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/10/2023) kemarin. 

Gibran pun tampak kaget saat ditanya soal kabar dirinya bakal bergabung dengan partai Pohon Beringin ini.

"Ha, siapa yang bilang?. Yo tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin itu benar tidak," kata Gibran kepada awak media termasuk Suarasurakarta.id, Selasa (17/10/2023).

Baca Juga: Usut Kasus Dugaan Hoaks Hashim Djojohadikusumo, Bareskrim Polri Periksa Saksi Pelapor

Ketika ditanya bergabung dengan Golkar karena ada tawaran menjadi cawapres, Gibran membantah.

"Siapa yang bilang gitu. Ndak," kata putra sulung Presiden Jokowi ini.

Gibran mengakui sering melakukan komunikasi dengan Partai Golkar. Hanya saja komunikasinya bukan masalah ini tapi lain hal.

"Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi tapi tidak untuk yang ini tadi. Saya tetap jaga silahturahmi dengan siapapun," sambung dia.

Gibran menegaskan masih tetap berada di PDIP. "Iya," tandasnya.

Baca Juga: Peluang Besar Jadi Cawapres, Gibran: Tunggu Pertemuan Saya Besok dengan Pimpinan PDIP

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Solo, Sekar Tandjung tak menampik munculnya kabar tersebut. Dirinya bahkan sudah mendengar kabar itu jauh-jauh hari.

Meski demikian, Sekar mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari pengurus Jawa Tengah maupun pusat.

"Kami belum mendapatkan konfirmasi ataupun arahan petunjuk yang lainnya soal itu," kata Sekar Tandjung.

Sekar juga memastikan belum ada pembicaraan antara DPD Golkar Solo dengan Gibran Rakabuming Raka soal rumor tersebut.

Dia menambahkan, pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan-kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut.

"Karena saya rasa kalau memang ada perpindahan atau penerimaan kader. Itu mungkin akan terjadi di level pusat atau paling tidak provinsi. Sehingga kami menunggu apa yang menjadi keputusan di tingkatan atas," ujarnya.