Kornas Jokowi Milenial Tantang Buka-bukan Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir

SuaraSurakarta.id - Ketua Umum Kornas Jokowi Milenial, Akhrom Saleh menantang semua pihak, termasuk generasi milenial untuk membuka kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang hingga kini belum ada kejelasan.

Hal tersebut ditegaskan Akhrom setelah banyak pihak yang mengungkit kasus penculikan aktivis tahun 1999 sekaligus mengarah ke sosok Prabowo Subianto.

Prabowo saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad).

“Ini perlu saya luruskan, sembilan aktivis semuanya pulang, tidak ada yang mati. Silahkan dicek, di-googling, ada enggak. Kalau ada yang meninggal karena sakit, anggota DPR dari Gerindra, Desmond. Sembilan aktivis sudah kembali,” kata Akhrom dilansir dari Timlo.net--jaringan Suara.com, Minggu (24/9/2023).

Akhrom mengapresiasi generasi muda yang bersikap kritis. Termasuk mempertanyakan kasus itu. Namun, ada kasus lain yang tidak kalah penting untuk dipertanyakan lagi, yaitu 14 aktivis yang hilang atau belum kembali.

"Banyak aktivis yang tidak kembali, ada 14 orang, kenapa enggak dibuka. Silakan direkam. Saya Akrom Saleh, Ketua Umum Kornas Jokowi Milenial, saya tantang, kenapa enggak dibuka 14 aktivis yang meninggal, termasuk Marsinah dan aktifis Munir," jelas dia.

Akhrom juga mengungkit kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir 2004.

"Kenapa selalu lima tahunan Prabowo dikatakan penculik. Dia sudah dipecat, sudah menanggung risiko," ujarnya.

Mantan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi itu menantang semua penegak kebijakan di negeri ini untuk membuka kasus hilangnya 14 aktivis.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Enggan Tanggapi Isu Soal Potensi Berduet dengan Prabowo

"Buka! Supaya kita fair. Siapa pun yang menculik, buka, siapa pun masa lalu," kata dia.

Akhrom mengajak para aktivis Generasi Y dan Generasi Z ikut menyuarakan agar kasus tersebut dibuka ke publik. Tak hanya itu, dia juga menyerukan agar semua pihak mendorong supaya aktor intelektual pembunuhan Munir yang diracun, juga dibuka.

Dia mengatakan sebuah perjuangan untuk keadilan dan keterbukaan mempunyai konsekuensi yang harus ditanggung. Dia mencontohkan gerakannya yang menuntut agar Dwi Fungsi ABRI dihapus pada 1999. Gerakan itu berdampak sangat besar.

"Tentara tidak boleh menempati posisi-posisi sipil. Yang ada, hancur kantor kami, diculik kami, disiksa, disetrum. Itu lah konsekuensi dari perjuangan. Hari ini harapanya kepada Generasi Z untuk mengubah bangsa ini semakin baik lagi," katanya.