Ajukan Syarat untuk Revitalisasi Keraton Solo, Gibran: Semua Keluarga Besar Setuju

SuaraSurakarta.id - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkomitmen akan merevitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta.

Apalagi setelah kedua kubu, Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII dengan Lembaga Dewan Adat (LDA) keraton berdamai. 

Gibran bahkan mengundang kedua kubu untuk berkumpul dan makan siang sambil membahas masalah rencana revitalisasi di Loji Gandrung, Rabu (4/1/2023).

Ada beberapa syarat yang sudah diajukan kepada pihak Keraton terkait rencana revitalisasi. Gibran mengakui jika syarat-syarat tersebut sudah disetujui oleh keluarga besar keraton.

Hanya saja, putra sulung Presiden Jokowi enggan menyampaikan secara detail syarat-syarat tersebut.

"Sudah saya sampaikan semua di dalam tadi. Enggak boleh, enggak usah saya sampaikan," terang Gibran saat ditemui, Rabu (4/1/2023).

Gibran mengakui, jika syaratnya itu banyak dan tidak ada konsekuensinya. Tadi tidak ada hitam di atas putih, kalau hitam di atas putih itu jika sudah mendekati pembangunan fisik dan lain-lainnya. 

"Lihat aja Mangkunegaran. Tanda tangan hitam di atas putih juga belum. Itu nanti kalau uangnya sudah cair," ungkap dia.

Gibran jika ingin semuanya satu pintu, satu perintah dari Sinuhun PB XIII. Semua keluarga besar setuju dengan visi dan misi wali kota.

Baca Juga: Reaksi Santai Anies Baswedan Disenggol Anak Jokowi: Tiba-Tiba Mata Kedutan

Gibran menjamin akan memperlakukan Keraton Kasunanan Surakarta layaknya Pura Mangkunegaran khususnya dalam hal revitalisasi. 

"Wes to tak dampingi, perlakuannya seperti Mangkunegaran itu lho," sambungnya.

Gibran mengatakan jika pemerintah akan bertanggungjawab dalam proses revitalisasi. Nantinya seluruh keluarga Keraton Kasunanan bisa urun rembuk dalam proses revitalisasi.

"Ini kan tanggungjawabnya Pemkot. Keluarga Keraton bisa urun rembuk, bisa berpartisipasi aktif. Karena ini kan asetnya keraton," papar dia.

Untuk revitalisasi nanti akan memulai langkah awal dalam hal anggaran. Karena islahnya Keraton  pada 2023 ini dirasa sudah terlambat, karena semua anggaran sudah dialokasikan.

"Ini sudah tahun 2023 tanggal 4 Januari. Artinya semuanya sudah diketok. Coba misal kemarin damainya sebelum saya berangkat ke Dubai sebelum ke Abu Dhabi kan bisa dibicarakan. Nanti kita carikan solusi-solusi lain," jelasnya.