Mengatasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Presiden Jokowi Cerita Pernah Menekan Laju Inflasi Saat Menjabat Wali Kota Solo

SuaraSurakarta.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan pengalamannya menekan laju inflasi semasa masih menjabat sebagai Wali Kota Solo di hadapan para kepala daerah yang hadir langsung maupun mengikuti secara daring kegiatan Pembahasan Inflasi Daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/9/2022). 

Jokowi mengungkapkan salah satu langkah yang ditempuh kala itu adalah dengan menanggung biaya transportasi kebutuhan komoditas yang menggunakan pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD.

"Ini pernah saya lakukan, pengalaman saat wali kota dengan menutup biaya transportasi tersebut, sehingga saat itu inflasi bisa kita turunkan seingat saya sampai 1,2," kata Presiden saat memberi arahan kepada jajaran kepala daerah.

Jokowi bahkan mengenang bahwa pencapaiannya itu bahkan membuahkan apresiasi dari Kementerian Keuangan dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID).

Baca Juga: Alumni 212 dan FPI Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Massa: Dengarkan Jeritan Rakyatmu!

"Saat itu saya diberikan hadiah dari menteri keuangan, seingat saya Rp10 miliar dalam bentuk DID," ujarnya.

"Artinya ini bisa dilakukan. Ini bisa kita lakukan, tetapi memang kita kerja lebih detail," kata Jokowi menambahkan.

Selain pemanfaatan pos anggaran belanja tidak terduga, Kepala Negara mendorong jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan dua persen dari dana alokasi umum (DAU) dalam upaya mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing.

Menurut Jokowi saat ini dua persen dari DAU masih berada pada angka Rp2,17 triliun, sedangkan pos anggaran belanja tidak terduga seluruh APBD provinsi, kabupaten, maupun kota mencapai Rp16,4 triliun, tetapi hingga Juli baru terealisasi sebesar Rp6,5 triliun.

"Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota," tuturnya.

Baca Juga: Apa Itu Visa On Arrival dan Kitas? Dokumen Imigrasi yang Bikin Jokowi Emosi karena Susah Diurus

Penggunaan DAU dan pos anggaran belanja tidak terduga untuk pengendalian inflasi di daerah sudah diperintahkan Presiden sejak beberapa pekan lalu.