SuaraSurakarta.id - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan Presiden Vladimir Putin adalah satu-satunya pejabat Rusia yang bersedia ia temui untuk mendiskusikan upaya mengakhiri perang.
Berbicara melalui tautan video kepada peserta World Economic Forum di Davos pada Senin (23/5/2022), Zelenskiy juga mengatakan bahwa mengatur setiap pembicaraan dengan Rusia menjadi lebih sulit mengingat apa yang dia katakan sebagai bukti tindakan Rusia terhadap warga sipil di bawah pendudukan.
"Presiden Federasi Rusia yang memutuskan semuanya. Jika kita berbicara tentang mengakhiri perang ini tanpa dia secara pribadi, keputusan itu tidak dapat diambil," kata Zelenskiy melalui seorang penerjemah.
Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam apa yang disebutnya "operasi khusus" untuk menurunkan kemampuan militer Ukraina.
Zelenskiy mengatakan penemuan pembunuhan massal di daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Rusia pada awal perang, khususnya di luar Kiev, membuat lebih sulit untuk mengatur pembicaraan dan dia akan mengesampingkan diskusi dengan pejabat lain.
"Saya tidak bisa menerima pertemuan apa pun dengan siapa pun yang datang dari Federasi Rusia selain presiden. Dan hanya dalam kasus ketika ada satu isu yang jelas: menghentikan perang. Tidak ada alasan untuk pertemuan lain," ujar dia.
Perunding Rusia dan Ukraina telah mengadakan pembicaraan sejak pasukan Rusia menyerbu Ukraina pada akhir Februari, tetapi kedua belah pihak mengatakan pembicaraan terhenti.
Zelenskiy mengatakan kepada televisi Ukraina pekan lalu bahwa tidak mungkin menghentikan perang tanpa melibatkan semacam diplomasi.
Dalam sambutannya kepada hadirin di Davos, Zelenskiy juga mengatakan bahwa perang harus dibayar mahal dengan banyak nyawa di pihak Ukraina.
Baca Juga: Pidato di Festival Film Cannes 2022, Presiden Ukraina Sebut Harus Ada Charlie Chaplin Baru
Pasukan negara itu menunjukkan kemajuan, terutama di dekat kota kedua Kharkiv, tetapi situasi paling berdarah tetap ada di Donbas, di mana Ukraina kehilangan terlalu banyak orang.
Dia menambahkan bahwa setiap gagasan untuk memulihkan secara paksa semenanjung Krimea, yang direbut dan dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014, akan menyebabkan ratusan ribu korban. [ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Tragedi Kamar Kos Sukoharjo: Niat Minta Rokok, Tetangga Syok Temukan Jasad Pria Tanpa Identitas
-
Estimasi Biaya Kuliah Fakultas Teknik UNS 2026: Bisa Setara Harga Mobil, Ini Rinciannya!
-
Terungkap! 7 Fakta Kasus Cheat Mobile Legends: Bang Bang yang Rugikan Pengembang hingga Rp2,5 Miliar
-
Pasbata Pasang Badan: Sebut Kampanye Hemat Energi Gubernur Jateng Tak Perlu Disudutkan
-
Ekonomi Syariah Menguat, Kawasan Terpadu Mulai Didorong Jadi Motor Pertumbuhan Baru