SuaraSurakarta.id - Politisi Partai Demokrat , Jansen Sitindaon turut mengometeri persoalan minyak goreng yang tengah dikeluhkan masyarakat Indonesia.
Wakil Sekertaris Jenderal PD itu tak segan menyemprot pemerintah yang tak kuasa mengontrol para pengusaha minyak goreng.
"Dari kejadian minyak goreng ini kita melihat, dulu yang berbahaya itu dwifungsi ABRI, sekarang ganti dwifungsi pengusaha," kata Jansen melalui cuitan di akun twitternya.
Jansen lantas meminta seluruh pihak mau bersama-sama memperbaiki sistem politik pemerintahan. Hal itu supaya masyarakat tidak ada yang dirugikan.
"Di negara yang penegakan hukumnya belum benar-benar baik, birokrasi parasit dan lain-lain. Ini harus jadi tugas kita generasi baru politik membenahinya kedepan," imbuhnya.
I
a pun meminta maaf kepada masyarakat karena sebagai orang yang bercimplung di dunia politik belum mampu mengontrol pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Walau saya bukan bagian kekuasaan hari ini, namun sebagai politisi saya mohon maaf. Karena belum bisa berbuat banyak atas kejadian ini. Semoga dimasa kami nanti birokrasi lebih imparsial sebagai pelayanan atau penjaga publik. Sehingga tidak terjadi lagi penyelewengan mandat rakyat untuk kepentingan bisnis," paparnya.
Sontak saja cuitan politisi Demokrat itu menaui perhatian warganet. Sebagian besar dari mereka sangat kecewa pemerintah tak mampu mengontrol pengusaha minyak goreng.
"Semangat om @jansen_jsp, mari sama-sama ajak generasi milenial memperjuangkan kebenaran," kata akun @latifnur**.
"Ah istilah yang pas bang, dwifungsi pengusaha. Mengesampingkan konflik kepentingan dan lebih terlihat politik balas jasa dan bagi-bagi kuasa. Kalau yang kayak gini didiamkan mau jadi apa negeri ini bang?," resah akun @RidNge**.
"Jangan libatkan pengusaha pada saat nyalon. Karena nanti dia minta balik keuntungan," tutur akun @BarangKali**.
"Sedih ya lebih 20 tahun berjuang untuk feformasi, akhirnya begini-begini aja, belum sesuai harapan," ungkap akun @dsomala.
Sebelumnya, baru-baru ini Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi mengungkap adanya mafia dan spekulan yang ingin ambil keuntungan di tengah permasalahan minyak goreng.
Lutfi mengatakan, sebenarnya distribusi minyak goreng di setiap provinsi cukup untuk masyarakat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
15 Teman Kuliah Jokowi di UGM akan Bersaksi saat Sidang Roy Suryo dan dr Tifa
-
PSI Klaim Jokowi Effect Mulai Terasa, 6.000 Warga Lampung Daftar Jadi Anggota
-
Bro Ron Sindir Keras OTT Bupati Sukoharjo: Mungkin Mau Ikuti Sekjennya
-
Putra Surakarta Siap Berlaga di Piala Soeratin Jateng, Turunkan Tim di Tiga Kelompok Usia
-
KPK Kembali Geledah Kantor Bupati Sukoharjo, Keluar Bawa 3 Koper