SuaraSurakarta.id - Politisi Partai Demokrat , Jansen Sitindaon turut mengometeri persoalan minyak goreng yang tengah dikeluhkan masyarakat Indonesia.
Wakil Sekertaris Jenderal PD itu tak segan menyemprot pemerintah yang tak kuasa mengontrol para pengusaha minyak goreng.
"Dari kejadian minyak goreng ini kita melihat, dulu yang berbahaya itu dwifungsi ABRI, sekarang ganti dwifungsi pengusaha," kata Jansen melalui cuitan di akun twitternya.
Jansen lantas meminta seluruh pihak mau bersama-sama memperbaiki sistem politik pemerintahan. Hal itu supaya masyarakat tidak ada yang dirugikan.
"Di negara yang penegakan hukumnya belum benar-benar baik, birokrasi parasit dan lain-lain. Ini harus jadi tugas kita generasi baru politik membenahinya kedepan," imbuhnya.
I
a pun meminta maaf kepada masyarakat karena sebagai orang yang bercimplung di dunia politik belum mampu mengontrol pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Walau saya bukan bagian kekuasaan hari ini, namun sebagai politisi saya mohon maaf. Karena belum bisa berbuat banyak atas kejadian ini. Semoga dimasa kami nanti birokrasi lebih imparsial sebagai pelayanan atau penjaga publik. Sehingga tidak terjadi lagi penyelewengan mandat rakyat untuk kepentingan bisnis," paparnya.
Sontak saja cuitan politisi Demokrat itu menaui perhatian warganet. Sebagian besar dari mereka sangat kecewa pemerintah tak mampu mengontrol pengusaha minyak goreng.
"Semangat om @jansen_jsp, mari sama-sama ajak generasi milenial memperjuangkan kebenaran," kata akun @latifnur**.
"Ah istilah yang pas bang, dwifungsi pengusaha. Mengesampingkan konflik kepentingan dan lebih terlihat politik balas jasa dan bagi-bagi kuasa. Kalau yang kayak gini didiamkan mau jadi apa negeri ini bang?," resah akun @RidNge**.
"Jangan libatkan pengusaha pada saat nyalon. Karena nanti dia minta balik keuntungan," tutur akun @BarangKali**.
"Sedih ya lebih 20 tahun berjuang untuk feformasi, akhirnya begini-begini aja, belum sesuai harapan," ungkap akun @dsomala.
Sebelumnya, baru-baru ini Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi mengungkap adanya mafia dan spekulan yang ingin ambil keuntungan di tengah permasalahan minyak goreng.
Lutfi mengatakan, sebenarnya distribusi minyak goreng di setiap provinsi cukup untuk masyarakat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Terungkap! Teka-teki Pertemuan Tertutup Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi
-
Grace Natalie Buka Suara Soal Permintaan Maaf Tersangka Ijazah: Terima, Tapi Hukum Harus Berjalan!
-
Perbandingan Honda Jazz 2019 vs Toyota Yaris TRD Bekas, Mana yang Lebih Oke?
-
Tersangka Kasus Ijazah Palsu Tiba-tiba Temui Jokowi Malam-malam, Ada Apa?
-
Kaesang Sesumbar Jadikan Jateng Kandang Gajah: PSI Menang Mutlak di Pemilu 2029!