SuaraSurakarta.id - Politisi Partai Demokrat , Jansen Sitindaon turut mengometeri persoalan minyak goreng yang tengah dikeluhkan masyarakat Indonesia.
Wakil Sekertaris Jenderal PD itu tak segan menyemprot pemerintah yang tak kuasa mengontrol para pengusaha minyak goreng.
"Dari kejadian minyak goreng ini kita melihat, dulu yang berbahaya itu dwifungsi ABRI, sekarang ganti dwifungsi pengusaha," kata Jansen melalui cuitan di akun twitternya.
Jansen lantas meminta seluruh pihak mau bersama-sama memperbaiki sistem politik pemerintahan. Hal itu supaya masyarakat tidak ada yang dirugikan.
"Di negara yang penegakan hukumnya belum benar-benar baik, birokrasi parasit dan lain-lain. Ini harus jadi tugas kita generasi baru politik membenahinya kedepan," imbuhnya.
I
a pun meminta maaf kepada masyarakat karena sebagai orang yang bercimplung di dunia politik belum mampu mengontrol pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Walau saya bukan bagian kekuasaan hari ini, namun sebagai politisi saya mohon maaf. Karena belum bisa berbuat banyak atas kejadian ini. Semoga dimasa kami nanti birokrasi lebih imparsial sebagai pelayanan atau penjaga publik. Sehingga tidak terjadi lagi penyelewengan mandat rakyat untuk kepentingan bisnis," paparnya.
Sontak saja cuitan politisi Demokrat itu menaui perhatian warganet. Sebagian besar dari mereka sangat kecewa pemerintah tak mampu mengontrol pengusaha minyak goreng.
"Semangat om @jansen_jsp, mari sama-sama ajak generasi milenial memperjuangkan kebenaran," kata akun @latifnur**.
"Ah istilah yang pas bang, dwifungsi pengusaha. Mengesampingkan konflik kepentingan dan lebih terlihat politik balas jasa dan bagi-bagi kuasa. Kalau yang kayak gini didiamkan mau jadi apa negeri ini bang?," resah akun @RidNge**.
"Jangan libatkan pengusaha pada saat nyalon. Karena nanti dia minta balik keuntungan," tutur akun @BarangKali**.
"Sedih ya lebih 20 tahun berjuang untuk feformasi, akhirnya begini-begini aja, belum sesuai harapan," ungkap akun @dsomala.
Sebelumnya, baru-baru ini Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi mengungkap adanya mafia dan spekulan yang ingin ambil keuntungan di tengah permasalahan minyak goreng.
Lutfi mengatakan, sebenarnya distribusi minyak goreng di setiap provinsi cukup untuk masyarakat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
ULAS dan Posyandu Plus di Solo Kini Bisa Diakses Lewat Aplikasi GoPay
-
KNPI Nilai MBG Jadi Momentum Strategis Tekan Stunting dan Bangun Budaya Sehat
-
Revitalisasi Benteng Keraton Kartasura: Batu Bata Khusus, Dikerjakan dengan Teknik Gosok
-
Kader PSI Dapat Arahan dari Jokowi di Bali, Ini Komentar Astrid Widayani
-
PNM Hadirkan Ruang Tumbuh dan Silaturahmi UMKM di PFL 2025