Sentil Pemerintah Soal Minyak Goreng, Politisi Demokrat: Dulu Berbahaya Dwifungsi ABRI, Sekarang Pengusaha

"Ah istilah yang pas bang, dwifungsi pengusaha. Mengesampingkan konflik kepentingan dan lebih terlihat politik balas jasa dan bagi-bagi kuasa. Kalau yang kayak gini didiamkan mau jadi apa negeri ini bang?," resah akun @RidNge**. 

"Jangan libatkan pengusaha pada saat nyalon. Karena nanti dia minta balik keuntungan," tutur akun @BarangKali**. 

"Sedih ya lebih 20 tahun berjuang untuk feformasi, akhirnya begini-begini aja, belum sesuai harapan," ungkap akun @dsomala. 

Sebelumnya, baru-baru ini Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi mengungkap adanya mafia dan spekulan yang ingin ambil keuntungan di tengah permasalahan minyak goreng. 

Baca Juga: Guntur Romli: Nikah Beda Agama Dihalalkan Alquran, Megawati Soekarnoputri Disemprot Soal Kelangkaan Minyak Goreng

Lutfi mengatakan, sebenarnya distribusi minyak goreng di setiap provinsi cukup untuk masyarakat. 

Ia menjelaskan, misalnya di tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Timur itu pendistribusian minyak goreng cukup untuk masyarakat. 

"Jadi ada tiga derah yang mirip seperti itu, pertama Surabaya, Jawa Timur yang distribusinya mencapai 91 juta, di Jakarta yang totalnya 85 juta dengan 11 juta rakyat, dan di Sumatera Utara yang mestinya berlimpah," kata Lutfi dalam rapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022). 

Namun menurutnya, ada pihak-pihak yang memang sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan terkait minyak goreng. 

"Jadi, spekulasi kami, deduksi kami ini ada orang-orang yang mendapat, mengambil kesempatan di dalam kesempitan," ungkapnya. 

Baca Juga: HET Dihapus, Stok Minyak Goreng di Ritel Modern Bontang Ini Masih Tetap Kosong, Waduh

Kontributor: Fitroh Nurikhsan