Sentil Pemerintah Soal Minyak Goreng, Politisi Demokrat: Dulu Berbahaya Dwifungsi ABRI, Sekarang Pengusaha

SuaraSurakarta.id - Politisi Partai Demokrat , Jansen Sitindaon turut mengometeri persoalan minyak goreng yang tengah dikeluhkan masyarakat Indonesia. 

Wakil Sekertaris Jenderal PD itu tak segan menyemprot pemerintah yang tak kuasa mengontrol para pengusaha minyak goreng. 

"Dari kejadian minyak goreng ini kita melihat, dulu yang berbahaya itu dwifungsi ABRI, sekarang ganti dwifungsi pengusaha," kata Jansen melalui cuitan di akun twitternya. 

Jansen lantas meminta seluruh pihak mau bersama-sama memperbaiki sistem politik pemerintahan. Hal itu supaya masyarakat tidak ada yang dirugikan. 

Baca Juga: Guntur Romli: Nikah Beda Agama Dihalalkan Alquran, Megawati Soekarnoputri Disemprot Soal Kelangkaan Minyak Goreng

"Di negara yang penegakan hukumnya belum benar-benar baik, birokrasi parasit dan lain-lain. Ini harus jadi tugas kita generasi baru politik membenahinya kedepan," imbuhnya. 

I

a pun meminta maaf kepada masyarakat karena sebagai orang yang bercimplung di dunia politik belum mampu mengontrol pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

"Walau saya bukan bagian kekuasaan hari ini, namun sebagai politisi saya mohon maaf. Karena belum bisa berbuat banyak atas kejadian ini. Semoga dimasa kami nanti birokrasi lebih imparsial sebagai pelayanan atau penjaga publik. Sehingga tidak terjadi lagi penyelewengan mandat rakyat untuk kepentingan bisnis," paparnya. 

Sontak saja cuitan politisi Demokrat itu menaui perhatian warganet. Sebagian besar dari mereka sangat kecewa pemerintah tak mampu mengontrol pengusaha minyak goreng. 

Baca Juga: HET Dihapus, Stok Minyak Goreng di Ritel Modern Bontang Ini Masih Tetap Kosong, Waduh

"Semangat  om @jansen_jsp, mari sama-sama ajak generasi milenial memperjuangkan kebenaran," kata akun @latifnur**. 

"Ah istilah yang pas bang, dwifungsi pengusaha. Mengesampingkan konflik kepentingan dan lebih terlihat politik balas jasa dan bagi-bagi kuasa. Kalau yang kayak gini didiamkan mau jadi apa negeri ini bang?," resah akun @RidNge**. 

"Jangan libatkan pengusaha pada saat nyalon. Karena nanti dia minta balik keuntungan," tutur akun @BarangKali**. 

"Sedih ya lebih 20 tahun berjuang untuk feformasi, akhirnya begini-begini aja, belum sesuai harapan," ungkap akun @dsomala. 

Sebelumnya, baru-baru ini Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi mengungkap adanya mafia dan spekulan yang ingin ambil keuntungan di tengah permasalahan minyak goreng. 

Lutfi mengatakan, sebenarnya distribusi minyak goreng di setiap provinsi cukup untuk masyarakat. 

Ia menjelaskan, misalnya di tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Timur itu pendistribusian minyak goreng cukup untuk masyarakat. 

"Jadi ada tiga derah yang mirip seperti itu, pertama Surabaya, Jawa Timur yang distribusinya mencapai 91 juta, di Jakarta yang totalnya 85 juta dengan 11 juta rakyat, dan di Sumatera Utara yang mestinya berlimpah," kata Lutfi dalam rapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022). 

Namun menurutnya, ada pihak-pihak yang memang sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan terkait minyak goreng. 

"Jadi, spekulasi kami, deduksi kami ini ada orang-orang yang mendapat, mengambil kesempatan di dalam kesempitan," ungkapnya. 

Kontributor: Fitroh Nurikhsan 

Untuk linknya:

Kontributor : Fitroh Nurikhsan