Waduh! Kluster Sekolah di Kota Solo Meluas, 151 Pelajar Terpapar COVID-19

SuaraSurakarta.id - Klaster penyebaran COVID-19 lingkungan sekolah di Kota Solo meluas. Hal itu terjadi setelah upaya penelusuran kontak yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta Siti Wahyuningsih, mengatakan jika sebelumnya ada 11 sekolah yang terkonfirmasi terjadi penyebaran COVID-19, terakhir terjadi penambahan dua sekolah.

"Ini ada tambahan dua kasus baru di SMA Regina Pacis Solo dan SMA MTA. Masing-masing ditemukan satu kasus," kata Siti dikutip dari ANTARA Jumat (4/2/2022).

Pihaknya memperkirakan akan terjadi penambahan paparan di sejumlah sekolah lain menyusul pelaksanaan surveilans atau pengamatan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilakukan pada beberapa waktu ke depan.

Baca Juga: Terbitkan Surat Edaran PTM Terbatas, Menag: Daerah PPKM Level 2 Dapat Gelar PTM dengan 50 Persen Siswa

"Kalau ada surveilans pasti ada tambahan lagi. Kalau paparan baru yang ditemukan saat ini bukan dari program surveilans," katanya.

Dengan tambahan tersebut, katanya, untuk jumlah kasus positif COVID-19 dari klaster sekolah 43 orang.

Ia mengatakan hingga saat ini upaya penelusuran kontak juga masih terus dilakukan.

Secara keseluruhan, jumlah kasus COVID-19 di Kota Solo terus memperlihatkan kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Data terakhir, hingga Kamis (3/2) petang jumlah kasus COVID-19 yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surakarta 151 kasus.

Dari total tersebut, 137 orang menjalani isolasi dan 14 orang perawatan di rumah sakit.

Baca Juga: Gubernur Banten Instruksikan PJJ se-Tangerang Raya, Pemkot Tangsel: Kita Lagi Kaji

Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mengevaluasi pelaksanaan PTM 100 persen menyusul munculnya klaster penyebaran COVID-19 di sejumlah sekolah.

"Nanti kami evaluasi lagi," katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sudah mengimbau agar PTM 50 persen kembali dilakukan.

Terkait hal itu, Gibran akan mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh gubernur.

"Kalau perintahnya 50 persen maka akan kami jalankan. Ya nanti kami evaluasi lagi, sekiranya orang tua murid resah atau tidak menginginkan PTM ya nanti kami evaluasi lagi," katanya.