"Tidak ada singling out atau secara spesifik hanya bilang untuk yang [platform] inactivated virus karena vaksin jenis yang lain sudah lebih dahulu mengumumkan untuk booster. Maka diberikan kepastian, vaksin yang lain, termasuk di antaranya Sinovac, juga disarankan untuk menerima vaksin [dosis ketiga]," katanya kepada BBC News Indonesia dalam sambungan telepon dari Jenewa.
Namun demikian, Diah mengakui bahwa di Indonesia masalahnya lebih rumit karena target vaksinasi dosis pertama dan kedua belum terpenuhi. Cakupan vaksinasi dua dosis di Indonesia baru mencapai sekitar 49% dari target, menurut data Kementerian Kesehatan.
Angka tersebut "belum cukup tinggi" dibandingkan negara-negara lain di Eropa, Amerika, bahkan Asia, kata Diah. Karena itu ia mengatakan vaksinasi dosis pertama dan kedua perlu didahulukan.
"Karena bila varian baru ini masuk, orang-orang tersebut (yang belum mendapat vaksinasi lengkap) adalah yang paling rentan, paling mudah tertular kembali," kata Diah.
Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa pemberian dosis ketiga akan diprioritaskan kepada lansia dan penerima bantuan iuran. Sejauh ini, booster baru secara resmi diberikan kepada tenaga kesehatan.
Menurut Nadia, belum ada rencana untuk memperluas vaksinasi dosis ketiga kepada semua penerima vaksin Sinovac meskipun ada klaim penurunan kekebalan. Hal itu karena keterbatasan persediaan vaksin.
Ketua Tim Uji Klinis Vaksin Sinovac Prof. Kusnandi Rusmil Maret lalu mengatakan bahwa dari hasil uji klinis, kadar antibodi setelah enam bulan penyuntikan vaksin dari perusahaan China itu berkurang "tapi masih 99 persen".
"Jadi walaupun dikatakan, dan kita juga sebenarnya menemukan, bahwa setelah enam bulan terjadi penurunan efikasi, terutama pada lansia; dan pada orang-orang non-lansia juga terjadi penurunan, menurut temuan prof. Kusnandi, tapi dibandingkan kita melakukan vaksinasi booster lebih baik adalah melengkapi vaksinasi dosis satu dan dua, apalagi seluruh sasaran," kata Nadia.
Nadia menjelaskan bahwa vaksin booster rencananya akan diberikan secara gratis kepada lansia dan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Masyarakat di luar kelompok itu mungkin harus membayar, katanya, karena booster dianggap bukan kewajiban untuk membentuk kekebalan kelompok.
Baca Juga: Vaksin Booster Baru Ditentukan Awal 2022, Lansia jadi Prioritas
Bulan lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah berencana memberi dosis booster kepada masyarakat umum setelah 50% populasi telah mendapatkan vaksinasi lengkap, hal yang ia perkirakan akan tercapai pada akhir Desember.
Perlukah vaksin booster?
Indonesia menghadapi masalah yang cukup pelik dalam vaksinasi Covid-19. Pada saat vaksinasi dosis pertama dan kedua belum selesai, muncul varian baru serta klaim penurunan kekebalan yang mengisyaratkan perlunya dosis ketiga. Dan para epidemiolog tampaknya belum sepakat tentang solusi untuk dilema ini.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menganggap dosis booster belum diperlukan di Indonesia. Daripada booster, kata Pandu, pemerintah seharusnya fokus pada kelompok masyarakat yang belum menerima vaksin, misalnya anak-anak. Ia mempertanyakan klaim tentang penurunan kekebalan yang dibuat WHO.
"Indonesia dan banyak negara yang menggunakan Sinovac sampai sekarang tenang-tenang saja. Kalau memang ada penurunan efektivitas, kita pasti ada lonjakan kasus, tapi nggak ada. Artinya anjuran itu perlu dipertanyakan," kata Pandu kepada BBC News Indonesia.
Sedangkan Dicky Budiman, epidemiolog dari Griffith University, Australia, berpendapat dosis booster sangat diperlukan oleh kelompok rentan, termasuk lansia dan orang-orang dengan gangguan kekebalan tubuh, untuk melindungi mereka dari varian baru.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Kisah Ahda Dhiyaurrohman, Korban Kapal Virgo Transport 8 Asal Solo, Nekat Merantau Tanpa Restu Ortu
-
Dewi Natalia, Mantri BRI yang 14 Tahun Dampingi Pedagang dan Lawan Jerat Rentenir
-
Warung Makan Non Halal di Sukoharjo Diduga Dibakar oleh OTK
-
Holding Ultra Mikro 5 Tahun, Jutaan UMKM Makin Berdaya
-
Mantan PMI Tati Purwanti Kembangkan Bubur Cirebon hingga Jantung Kota Taipei